Beranda Lombok Timur Revisi Dua Perda Stagnan

Revisi Dua Perda Stagnan

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA HM Zuhri

LOTIM – Pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Zakat dan Perangkat Desa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur (Lotim), jalan di tempat. Pasalnya hingga kini, pembahasan revisi kedua Perda itu tak kunjung selesai.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) revisi Perda Zakat, HM Zuhir, kepada Radar Mandalika, kemarin mengatakan, pembahasan revisi Perda Zakat terkendala menghadirkan ahli. Pemerintah menginginkan selain masuk soal sosial, juga kaitan dengan kajian secara politis. Namun menurutnya, naskah akademik sebagai syarat Perda Zakat sesungguhnya sudah terpenuhi. Bahkan, sudah mencerminkan apa yang menjadi hajat pengelolaan zakat di Lotim.
Hanya saja sambung Zuhri, keinginan pemerintah adanya kajian secara politis dinilai terlalu tinggi. Hingga membuat revisi Perda Zakat itu belum tuntas. Karena itu, pihaknya berjanji akan tetap mengawal kedua Perda tersebut. Karena memang, banyak hal yang harus dilakukan. “Kita tunggu saja setelah pelantikan, baru bisa kita lanjutkan. Sudah kita sampaikan pada bagian hukum Sekretariat Daerah (Setda), bahwa Perda Zakat dan Perangkat Desa, baru bisa ditindak lanjut setelah pelantikan Bupati terpilih,” tandasnya.
Letak ketidaksepakatan Pansus dengan Pemda lanjut Zuhri, Pemda mentok menginginkan nama lembaga tetap Bazda. Padahal, amanat undang-udang sudah jelas, bahwa sampai pemerintah tingkat dua, Bazda harus berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). “Kita tidak habis pikir juga dengan pemerintah. Kalau perspektif Pemda, kaitan dengan nama kelembagaan, kita dijawab apalah artinya sebuah nama,” ujarnya.
“Kami berkeyakinan sebelum 2018 berakhir, Perda Zakat sudah bisa direvisi,” sambungnya
Kaitan dengan revisi Perda Perangkat Desa, juga akan dituntaskan usai pelantikan bupati terpilih nanti. Akibat Perda belum tuntas, banyak desa menjadi mengambang karena tidak ada aturan jelas. Memang, Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah keluar. Namun ironinya, Lotim juga sudah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) sebelum revisi Perda selesai.
Padahal sejatinya, Perbup keluar setelah terlebih dahulu Perda diundang-undangkan. Bagaimana pun, Perda ini harus disesuaikan dengan aturan lebih tinggi yakni Permendagri nomor 67 tahun 2017 tersebut. “Insya Allah, dua Perda ini akan terus kita kawal. Kita akan lanjutkan kembali nanti setelah Bupati terpilih dilantik,” janjinya. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here