Beranda Headline 69 Daerah Layangkan Gugatan ke MK

69 Daerah Layangkan Gugatan ke MK

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA Antar Usman

MATARAM – Sebanyak 69 daerah mengajutkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI dari hasil Pilkada serentak Gubernur, Bupati dan Walikota 27 Juni lalu. Pengajuan sengketa itu dari 171 daerah yang menggelar Pilkada gugatan yang masuk register MK 23 Juni lalu sebanyak 69 daerah. Awalnya berjumlah 70 namun satu daerah menarik gugatan.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, Antar Usman mengaku salud atas proses berdemokrasi masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota tanggal 27 Juni lalu. Sebab, dari jumlah gugatan itu tidak ada dari daerah NTB. Usman melihat proses pilkada berjalan lancar dan tidak ada yang menggugat. NTB termasuk daerah yang menjalankan pilkada gubernur, bupati dan walikota tidak ada yang berujung sampai MK.
“Saya terharu sekali,” kata Usman, Sabtu lalu.
Pria kelahiran Bima itu mengatakan, sistem demokrasi masyarakat NTB patut diajukan rasa bangga. Karena mereka menerima hasil Pilkada dengan legowo kalah menang dianggap hal yang harus diterima semua pihak. Terhadap gugatan itu MK mengaku telah ada tahapan yang harus dilalui tentunya dimulai dengan register di MK.
“Kalau tahapan di MK jelas ada dan sudah diregistrasi, “kata dia.
Ditanya dengan adanya dugaan temuan dalam proses pilkada, Usman mengaku jika ada temuan, itu masalah lain. Dirinya tidak mau masuk masalah teknis penyelenggara dan pengawas penyelenggara. Secara teknis serta pengawasan sudah ada pihak yang bertugas yaitu KPU dan Bawaslu. MK kata dia hanya menangani hasil yang disengketakan saja.
“Kalau ada temuan selesaikan tingkat bawaslu” jelas dia.

Sementara itu Komisioner KPU NTB, Yan Marli mengatakan, dengan tidak adanya gugatan yang masuk ke MK tentu KPU dalam waktu dekat akan menetapkan paslon gubernur dan wakil gubernur NTB terpilih. Bahkan diagenda KPU dijadwalkan 24 Juli ini dimana KPU akan menetapkan Dr Zulkiflimansah – Dr Hj Sitti Rohmi sebagai Gubernur dan wakil guberur NTB. Putusan itu nantinya akan dikirim ke Menteri Dalam Negeri untuk diajukan ke Presiden.
“Itu sudah merupakan proses tahapan sudah terjadwal, ” kata Yan (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here