Beranda Praya Metro Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 Disahkan

Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 Disahkan

BERBAGI
JAYADI/RADAR MANDALIKA PARIPURNA: Ketua DPRD Loteng, H Ahmad Puaddi FT saat membuka sidang paripurna.

PRAYA — Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) mengesahkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 dalam sidang paripurna, kemarin.
Dalam rapat paripurna ini, DPRD menyetujui Ranperda menjadi peraturan daerah (Perda) tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2017. Bupati Loteng, H Moh Suhaili FT hadir dalam paripurna, demikian juga pejabat SKPM maupun jajaran Forkonpinda.

Ketau Pansus Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan AP BD 2017 DPRD Loteng, Ahmad Rifai menyampaikan, Ranperda tahun 2017 yang disampaikan pemerintah ke DPRD ini, merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas realisasi penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBD tahun Anggaran 2017.
Dimana, pihak DPRD bersama Pemda telah menyepakati pembahasan bersama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan melalui rapat Pansus yang dilakukan tanggal 9 hingga 19 Juli 2018.
“Sehingga menuai tahapan dan setelah dilakukan pembahasan melalui pansus Ranperda tersebut, kita setujui bersama,” tegas Rifai dalam laporannya.
Selain itu, Pansus jug sangat apresiasi kepada Pemda atas prestasi tersebut. Semoga pretasi ini, menjadi motivasi kita bersama untuk terus memperbaiki kualitas pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Loteng.
Namun demikian, Pansus DPRD juga telah membaca laporan hasil pemeriksaan BPK, bahwa dalam laporan tersebut, termuat beberapa temuan ketidakpatuhan dan ketidakpatutan pengelolaan keuangan terhadap peraturan perundang-undangan. Di antaranya, pengelolaan pajak ketering yang kurang memadai, beberapa paket kegiatan pada beberapa OPD yang mengalami keterlambatan pengerjaan dan belum dikenakan denda, pembayaran belanja pegawai dinyatakan ada yang tidak sesuai, kelebihan pembayaran, kekurangan volume atas beberapa paket kegiatan dan yang lainnya, dengan disertai rekomendasi untuk menyelesaikannya.
“Kami mendorong agar pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikannya,” pinta dia.
Rifai mengaskan, setelah pihaknya mencermati muatan materi dokumen Ranperda APBD tersebut , pihaknya juga mencermati Pasal 10 yang memuat lampiran-lampiran peratutan daerah. Namun dari 21 lampiran Pemda belum mencantumkan keseluruhan lampiran secara berurutan dari lampiran I sampai dengan lampiran XXI sesuai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
“Kami melihat terdapat lampiran yang formatnya tidak sesuai dengan teknik pembentukan peraturan Perundang-undangan seperti, lampiran catatan atas laporan keuangan yang dalam rancangan Perda ini dituangkan dalam lampiran VII, substansi lampiran ini berkaitan dengan norma yang dituangkan dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa catatan atas laporan keuangan memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan,” jelasnya.
Disampaing itu, Pansus juga menyoroti Lampiran XIX yang berisi daftar-daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun. Kemudian dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya. Seharusnya Pemda mencantumkan daftar-daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
“Hal ini menjadi sorotan Panitia Khusus DPRD, karena memiliki kaitan erat dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilengkapi pula daftar kegiatan yang belum selesai sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya,” ungkapnya.
Selanjutnya, dari sisi materil, pihaknya menyoroti ketentuan yang dimuat dalam Pasal 2 yang menjabarkan laporan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2017. Dimana Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp. 1.917.035.737.682, 65 dari target sebesar Rp. 1.939.411.562.943,73, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 22.375.825.261,08.
Hanya saja, terhadap realisasi pendapatan daerah yang telah dituangkan dalam Ranperda ini, pihaknya memberikan apresiasi maupun penghargaan pada pemda atas kinerjanya, namun demikian persoalan klasik terkait kinerja pemerintahan daerah pada sisi pengelolaan retribusi daerah sebagai salah satu komponen penerimaan pendapatan daerah tentunya masih memerlukan kerja yang lebih optimal lagi pada tahun-tahun mendatang, sehingga realisasi penerimaan pendapatan daerah dari sisi retribusi daerah tidak stagnan kisaran realisasi sebesar 68,79 persen.
Dilanjutkan, pada sisi Belanja Daerah, sebagaimana telah termuat dalam Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun itu, Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 1.930.401.187.345, 90 dari target sebesar Rp. 2.052.183.649.573, 77 . Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 121.782.462.227, 87. Berdasarkan realisasi pada komponen pendapatan dan belanja tersebut dapat ditentukan besaran surplus/ (defisit) sebesar Rp.13.365.449.663,25.
“ Belum lagi, terhadap komponen pembiayaan, realisasi penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 134.813.886.380,44 (dari target sebesar Rp.134.849.068.630,44. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 35.182.250,00,” tegasnya.
Sedangkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 22.076.982.000, 40. Dari target sebesar Rp. 22.076.982.000,40. Begitu pula dengan realisasi Pembiayaan Netto dan yang lainya.
“Setelah dilaksanakan rapat ini, kami harapkan Pemda Loteng terus tambah maju kedepannya,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Loteng, H Moh Suhaili FT mengatakan, pihkanya dari pemerintah daerah sangat berterima kasih karena Ranperda telah disetujui. Terkait semua saran, kritikan maupun saran dari masing –masing fraksi tentang Ranperda akan menjadi perhatian serius pihaknya dan akan ditindalnjuti.
“Kami akui Ranperda ini memang masih jauh dari sepurna,” kata Suhaili.
Bupati menegaskan, pihaknya harapkan kedepanya hubungan DPRD dengan Pemda semakin erat lagi. Karena tuntutan masyarakat kedepan akan lebih berat lagi. Sehingga pemerintah daerah maupun DPRD harus bekerjasama guna mengatasi persoalan itu. (jay/Adv/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here