Beranda Headline PR TGB-Amin Masih Numpuk

PR TGB-Amin Masih Numpuk

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA ASYIK MAIN HP: Tampak sejumlah pejabat eksekutif tengah asyik memainkan HP saat dibacakan rekomendasi komisi dalam rapat paripurna, kemarin.

MATARAM – Menjelang akhir kepemimpinan Gubernur NTB M Zainul Majid dan Wakil Gubernur H Muh Amin (TGB-Amin), pekerjaan rumah (PR) masih banyak numpuk. Terutama yang berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban Pemprov NTB di tahun 2017.

Dalam laporan pandangan Komisi I DPRD NTB saja yang menaungi bidang Pemerintah Hukum dan HAM, sejumlah rekomendasi ditujukan kepada Pemprov NTB agar dapat diselesaikan. Hal itu setelah dipelajari rancangan peraturan daerah Pemprov NTB tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017, dan pembahasan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Propinsi NTB tahun anggaran 2017 serta memperhatikan saran dan pendapat badan anggaran DPRD dan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD NTB serta jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi
Bagi komisi I mengharapkan gubernur memperhatikan sungguh-sungguh saran-saran dan temuan-temuan BPK yang tertera di dalam laporan hasil pemeriksaan dan segera ditindaklanjuti sesuai dengan harapan yaitu terkait penatausahaan yang masih kurang memadai, penataanusahaan aset yang masih belum dilaksanakan secara memadai, terdapat utang PFK dan utang kepada Bank NTB yang belum dibayarkan Pemprov.
Namun Komisi I, tidak menyubutkan angka hutang yang belum dibayar tersebut. Tidak hanya itu soal lainnya terkiat pendapatan retribusi jasa usaha tidak disetor ke kas daerah dan pemanfaatan aset dalam bentuk sewa bangunan tidak dilandasi perjanjian. Untuk poin ini seperti pelaporan dana hibah dan bantuan sosial belum sesuai ketentuan, pengelolaan pemotongasn dan penyetoran zakat (2,5%) atas belanja pegawai (gaji) dan honor kegiatan tidak tertib.

“Gubernur diharapkan mencermati dan menyelesaikan poin poin tersebut,” ungkap Juru Bicara Komisi I DPRD NTB, Usmar Iwan Suranbian saat Rapat Paripurna DPRD NTB agenda penyampaian pandangan komisi komisi terhadap Raperda LPJ Pemprov tahun 2017, kemarin.
Pada kesempatan itu, Komisi I berharap agar gubernur dan seluruh jajaran pemerintah untuk menuntaskan berbagai program strategis yang berdampak pada keuangan daerah seperti penuntasan status BPR yang telah dimerger menjadi perusahaan daerah PT Persero. Hal ini penting mengingat peraturan-peraturan dalam bidang keuangan dan perbangkan seringkali mengalami perubahan yang memungkinkan akan mempersulit proses penyatuan BPR maupun dalam menjalankan usaha di kelak kemudian hari.
Secara khusus komisi I juga mengharapkan kepada gubernur dan seluruh jajaran pemerintahan daerah yang terkait agar menuntaskan persoalan-peroalan yang terkait dengan beberapa aset daerah yang belum tuntas seperti pembayaran kontribusi atas penggunaan aset daerah yang berada di kawasan BIL, beberpa perjanjian kerjasama pemanfaataan aset daerah oleh swasta dengan pola bangun guna serah (BGS), jika mungkin lebih baik dilakukan peninjauan kembali terhadap MoU atau perjanjian kerja yang dianggap tidak berjalan efektif atau memiliki prospek memberikan keuntungan bagi keuangan daerah.

Sementara dalam bidang hukum dan HAM komisi I mengharapkan kepada gubernur agar melakukan pengkajian ulang program-program strategis yang diproyeksikan akan mendatangkan banyak manfaat bagi rakyat namun di lain pihak berdampak pada pelanggaran hak asasi warganegara, sebagai contoh kebijakan alih fungsi hutan menjadi lahan produktif di kabupaten Dompu yang telah mengundang ratusan warga setempat berdemo di Pemkab Dompu di bulan Mei lalu, dan menuntut dibebaskanya lahan HGU PT SMS yang beroperasi diwilayah itu untuk kesejahteraan petani.

“Saat ini disinyalir akibat hadirnya PT SMS rakyat setempat terusir paksa dari tempat tinggalnya,” terang politisi PKS itu.
Gubernur juga diminta memperhatikan dengan sungguh-sungguh kebutuhan vital masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap hajat hidup orang banyak seperti penyediaan bibit dan pupuk bagi petani, alih fungsi hutan menjadi lahan produktif di beberapa tempat, penyediaan air bersih di kawasan wisata seperti di kawasan gili sesuai dengan wewenangnya.

“Terhadap kebutuhan hajat orang banyak tersebut agar diajukan angaran APBD yang lebih memadai,” pinta dia.

Terakhir, komisi I berharap agar bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam penataan ruang dan mencegah terjadinya persoalan-persoalan dalam bidang pertanahan yang banyak menimbulkan masalah di daerah kita. Ombudsman perwakilan NTB mengungkapkan sektor pertanahan masih mendominasi laporan yang diterima Ombudsman NTB dalam tiga tahun terakhir. Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2017, mencatat sebanyak 50 persen tanah yang ada di NTB belum bersertifikat. Persoalan ini rawan memicu sengketa, karena itu, legalitas kemilikan lahan perlu dipercepat terus melalui Program Nasional Agraria (Prona). (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here