Beranda Lombok Timur PMII Desak Proses 18 Anggota Dewan

PMII Desak Proses 18 Anggota Dewan

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA BERI JAWABAN: Badan Kehormatan (BK) Dewan, Wakil Ketua DPRD dan Kabag Hukum Dewan, saat memberikan argumentasi pembelaan terhadap pertanyaan sejumlah mahasiswa PMII cabang Lotim, di kantor dewan, kemarin.

LOTIM – Sejumlah massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lombok Timur (Lotim), mendatangi gedung dewan, kemarin. Mereka mempertanyakan dugaan penggunaan joki dalam kegiatan Diklat dewan belum lama ini. Massa PMII mengancam akan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, dan mendesak kepolisian mengusut 18 anggota dewan itu.
Di hadapan para mahasiswa, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim H Daeng Paelori mengatakan, 18 anggota dewan itu wajib ikut Diklat. Sebab, sebelumnya sudah ada anggaran untuk Diklat itu. Karena memang, Diklat dilakukan secara kolektif. “Diklat gelombang dua tidak ada anggaran. Ngapain mereka enak-enak mau dikasih anggaran lagi. Terserah bagaimana caranya, terserah mereka mau jungkir balik, wajib Diklat,” tegasnya penuh murka.
Akan menjadi konyol, jika pihak lembaga Diklat tidak mengiyakan untuk dilakukan Diklat. “Pokoknya, uang yang sudah diambil itu, harus dimanfaatkan untuk diklat, titik,” tandasnya.
“Saya rasa tidak ada yang mengembalikan anggaran itu. Dan yang jelas, harus menggunakan biaya sendiri,” sambungnya.
Menanggapi soal dugaan perjokian, menurutnya, boleh saja masyarakat menyebutnya joki. Akan tetapi, perjokian itu di tiket perjalanan. Sementara saat di dalam ruangan Diklat, tidak boleh ada orang lain atau wajah asing, selain anggota DPRD Lotim dan bagian sekretariatan dewan.
Diklat itu, ungkap Daeng, dibuka oleh ia sendiri. Sebelum mulai, ia mengecek dan mengaku kaget. Karena dari 49 orang anggota dewan, namun yang hadir hanya 31 orang. Agar tidak merasa malu pada lembaga Diklat, pihaknya mengecek satu per satu, dan menanyakan ketidakhadiran anggota lainnya. “Kalau soal hukum, kami pimpinan tidak berani intervensi. Memang saat itu ada tidak hadir karena sakit. Tapi yang jelas, tidak ada alasan 18 orang itu harus Diklat, sebagai bahan laporan,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Kabag Hukum Sekretariat Dewan (Setwan) H Ahyan, mengaku 18 orang anggota dewan yang mengikuti Diklat gelombang kedua ini, sudah diiyakan oleh pihak lembaga Diklat. “Sudah ada konfirmasi balik, Diklat gelombang kedua bisa dilakukan,” jawabnya singkat. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here