Beranda Lombok Utara Kinerja Dinsos Lamban

Kinerja Dinsos Lamban

BERBAGI
Ahmad Rohadi/Radar Mandalika Ardianto

KLU —Komisi I DPRD Lombok Utara menilai kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lamban. Hal ini keterkaitan dengan proses realisasi program rehabilitasi sosial tidak layak huni (RSTLH) yang tak kunjung dilakukan meski APBD Perubahan dibahas dua bulan lagi.
Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara, Ardianto pun menilai langkah dan kinerja Dinas Sosial yang membidangi program tersebut dinilai belum maksimal. Hal ini dipandangnya karena beberapa kali verifikasi dilakukan terhadap calon penerima bahkan nyaris setelah ditetapkan calon penerima dalam SK Bupati masih ada nama yang keliru. Artinya yang tidak berhak menerima masih masuk dalam daftar penerima sehingga harus dilakukan verifikasi ulang lagi.
“Kordinasinya lemah, masak yang sudah masuk Jubah masih ada namanya? Harusnya tim program Jubah itu dikasi tahu bahwa ini sudah masuk namanya di RSTLH, jadi tidak dimasukkan di Jubah lagi. Begitu juga dengan program BSPS yang penerima RSTLH juga masuk di sana sehingga dicoret lagi,” sesalnya.
Dengan terjadinya pengurangan nama calon penerima ini menimbulkan anggaran yang tersedia tidak maksimal seluruhnya bisa digunakan. Dimana dalam program RSTLH ini kata Ardianto, telah dianggarkan kurang lebih Rp 10,4 miliar dalam APBD Murni 2018 namun saat ini kabarnya hanya Rp 8,4 miliar yang bisa dieksekusi sesuai jumlah penerima hasil verifikasi.
“Tim verifikasi di lapangan juga saya melihat tidak beres bekerja. Kok bisa sudah verifikasi, lagi dilakukan verifikasi ulang,” ungkapnya.
Sebelumnya disampaikan Kadis Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lombok Utara, Hadari bahwa dari jumlah penerima yang awalnya telah di SK kan dalam SK Bupati nomor 197/39/Dinsos,PPPA/2018 tentang Penetapan Penerima Manfaat dan Besaran Bantuan Sosial RSTLH berjumlah 590 orang. Namun dari hasil verifikasi ulang berkurang menjadi 564 orang. Dimana verifikasi ini dilakukan karena dari temuan adanya calon penerima yang sudah masuk dalam penerima bantuan rumah dari program lain ada juga nama calon penerima tidak ditemukan di lapangan.
“Itu sudah verifikasi terakhir, jadi kita sudah lakukan verifikasi calon penerima sebanyak dua kali,” jelasnya.
Sementara itu, persoalan lain yang juga menghambat waktu realisasi RSTLH bebernya bukan hanya itu, yakni dari surat pengajuan pencairan yang dilayangkan kepada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) direkomendasikan untuk diperbaiki sebelumnya. Sebab BPKAD menilai surat awal yang disampaikan tidak dicantumkan jumlah orang penerima dan jumlah kelompok penerima di dalam surat serta kebutuhan anggarannya. Sehingga BPKAD tidak berani mengeluarkan SP2D untuk pencairan dari bank kepada kelompok penerima.
“Kalau soal rekening dan persyaratan lain dari kelompok sudah beres. Verfikasi juga kan sekarang sudah selesai, jadi tinggal action. Kita pastikan dalam waktu dekat launching,” ungkapnya. (cr-dhe)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here