Beranda Headline DPMD Sesalkan Banyak BUMDes yang Tidak Aktif

DPMD Sesalkan Banyak BUMDes yang Tidak Aktif

BERBAGI
TARNADI/RADAR MANDALIKA BUMDES: Inilah Gedung BUMDes Desa Pagutan yang sudah banyak mengelola unit usaha untuk meningkatkan PADes dan kesejahteraan masyarakat setempat.

PRAYA —Kepala Bidang (Kabid) Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Sri Muliana Widiastuti mengungkapkan, dari 127 desa di Lombok Tengah, 113 desa diantaranya sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Data ini pun terus meningkat setiap tahunnya seiring meningkatnya dana yang dikelola desa. Apalagi untuk tahun ini, sesuai Peraturan Bupati (Perbup) nomor 34 tahun 2017, semua desa diwajibkan menyertakan modal sebanyak 10 persen dari keseluruhan Dana Desa (DD) untuk BUMDes. Hanya saja, dari 113 BUMDes tersebut, baru 35 yang aktif. Sedangkan 78 sisanya tidak aktif. Data tersebut diketahuinya setelah pihaknya melakukan pendataan dan evaluasi secara keseluruhan di semua desa.
“Yang memang seperti itu temuan kita. Padahal soal pembinaan, selama ini kita sudah sangat maksimal. Melalui pelatihan pengurus, peluang usaha yang bisa dikembagkan dan lainnya,” ungkap Sri saat menggelar pelatihan bagi manager BUMDes ini beberapa waktu lalu.
Melihat persoalan yang terjadi, keberadaan BUMDes masih belum bisa berjalan sesuai dengan harapan. Sehingga masih banyak ditemukan kategori tidak aktif. Selain itu, jika melihat sejumlah komponen yang mesti ada dalam perjalanan usaha perusahaan desa ini, masih banyak belum dilengkapi. Misalnya, Perdes pembentukan, struktur organisasi, kejelasan unit usahanya maupun sumber modal usahanya, termasuk yang banyak belum dibuat pengurusnya ialah laporan perkembangan usaha baik laporan bulanan, triwulan hingga tahunan. Atas dasar ini pula, kerap membuat Pemdes ogah memberikan penyertaan modal kembali.
“Rata-rata tidak melaporkan perkembangan usahanya. Usahanya memang bergerak, tapi pelaporannya yang tidak jelas,” bebernya.
Oleh karena itu, ia meminta pengurus BUMDes lebih intens berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Baik Pemdes, DPMD maupun pendamping desa. Agar kendala yang masuk menghambat perkembangannya bisa teratasi dan ada mendapat solusi. Karena jika BUMDes itu berkembang, pihaknya bisa mengajukan bantuan modal ke pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pusat.
“Sejak 2013 Pemkab dan Pemprov selalu menggelontorkan bantuan permodalan ke BUMDes. Bahkan tahun ini ada 10 di Loteng yang dapat dari pemeirntah pusat. Tapi itu tadi, harus aktif,” pungkasnya. (tar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here