Beranda Headline DPSHP Ditetapkan, Silakan Parpol Koreksi

DPSHP Ditetapkan, Silakan Parpol Koreksi

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA PENETAPAN: Suasana rapat penetapan DPSHP di wilayah Kediri, kemarin.

LOBAR —Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Barat (Lobar), sudah menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. DPSHP Lobar ditetapkan 473.409 orang. Penetapan DPSHP itu dihadiri langsung para perwakilan partai politik (Parpol). “Melalui kegiatan ini kita berkoordinasi dengan para parpol supaya DPSHP ini bisa dikoreksi oleh partai,” kata Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri selepas rapat di kawasan Kediri, kemarin.
Menurutnya, dengan koreksi dari kalangan Parpol dapat membantu KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 mendatang. Sehingga saat ditetapkan menjadi DPT, tidak ditemukan masalah.
Ia pun meminta kepada parpol aktif melakukan pengecekan daftar pemilih. Mengingat parpol lebih berkepentingan dengan daftar pemilih untuk potensi kemenangan saat Pemilu 2019 mendatang. “Dicek apakah sudah terdaftar apa belum (pemilih). Jangan pas pencoblosan Pileg dan pilpres baru protes,” imbuhnya.
Seperti saat Pilkada lalu, cukup banyak daftar pemilih tambahan. Bahkan mencapai angka 11 ribu lebih. Tentunya ini perlu adanya pendataan. Sebab untuk Pemilu 2019 mendatang, tidak akan dilakukan lagi pencocokan dan penelitian (Coklit) kepada para pemilih atau DPSHP. “Silakan teman-teman (parpol), kalau punya temen (yang belum masuk dalam DPSHP) tinggal kirim SMS, atau WA ke saya (KPU) atau PPS,” pesannya.
Mengenai kemungkinan terjadinya permainan daftar pemilih di tingkat bawah, Suhaimi menampiknya. Bila hal itu benar terjadi, ancamannya tindak pidana bagi siapa yang terlibat. Ia mencontohkan, saat istri calon kepala daerah tidak masuk DPT, padahal sudah dilakukan coklit. Kejadian itu diakuinya, merupakan kesalahan petugas saat itu akibat lupa memasukkan identitas kependudukan ke DPT. Akibatnya, istri calon kepala daerah itu terpaksa memakai KTP untuk dapat memilih saat hari pencoblosan. “Karena sengaja menghalangi, menghilangkan hak seorang pemilih itu pidana,” tegasnya.
Ditanya antisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan saat pencoblosan, Suhaimi menjawab, kondisi saat Pilkada dengan Pileg berbeda. Sehingga, kemungkinan kecurangan itu sulit terjadi.
Sebab, para caleg tidak bersaing dengan caleg berbeda partai. Namun lebih kepada sesama caleg di internal partai. “Karena masing-masing caleg pasti akan saling kontrol (perolehan suaranya),” pungkasnya. (cr-win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here