Beranda Lombok Timur Sisi Lain Pengurusan Berkas Syarat Caleg Lotim

Sisi Lain Pengurusan Berkas Syarat Caleg Lotim

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA ANTRE: Tampak antrean proses pembuatan SKCK di satuan Intel Polres Lotim.

Polres Layani Pemohon, Caleg Tidak Dapat Perlakuan Istimewa

Permohonan SKCK, memiliki hak sama antara masyarakat umum dengan mantan narapidana kasus khusus seperti korupsi dan narkoba. Baik untuk syarat sebagai bakal calon legislatif maupun tidak.
MUHAMAD RIFA’I – LOTIM

APRIL tahun 2019 mendatang, dilakukan Pemilihan Legislatif (Pileg) serentak dengan Pemilihan Presiden (Pilpres). Tahapan pelaksanaan Pileg sudah memasuki masa pendaftaran. Kemarin menjadi hari terakhir jadwal pendaftaran serentak di seluruh Indonesia. Tak terkecuali Lombok Timur (Lotim).
Sejak beberapa hari lalu, para kompetitor sibuk menyelesaikan persyaratan sebagai Bakal Calon (Balon) dan pencalonannya. Mulai dari proses pengurusan surat kesehatan jasmani dan rohani, tes psikologi, dan persyaratan lainnya. Termasuk tidak ketinggalan adalah syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Proses pengurusan SKCK, khusus bagi para caleg, dari segi persyaratan memang sama dengan para pemohon pada umumnya. Bedanya untuk caleg, tidak saja sekadar ditandatangan Kasat Intelkam. Tetapi juga harus melalui Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) dan ditandatangani Kapolres Lotim.
Dari puluhan orang yang maju dalam kontestasi perebutan 50 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim ini, belum ada pihak kepolisian mendapati mantan narapidana khusus. Seperti kasus korupsi, dan narkoba yang mengajukan pembuatan SKCK, sebagai syarat menjadi Bakal Calon (Balon) dan pencalonan legislatif.
Meskipun ada mantan narapidana khusus yang membuat SKCK, kewajiban kepolisian adalah memberikan pelayanan terhadap pemohon. Artinya, permohonan pembuatan SKCK itu tetap diterima dan diproses. Sebab, tidak ada masalah secara hukum, karena memang mereka sudah selesai menjalani hukuman.
Hanya bagi mantan narapidana khusus maupun mantan narapidana umum ketika membuat SKCK, terdapat catatan dibuat pihak kepolisian. Itu sebagai dasar pertimbangan pihak KPU meneliti dokumen pihak bersangkutan ketika melakukan verifikasi. “Siapa pun itu, tugas kami memberikan pelayanan prima terhadap pemohon. Cuma, jika itu mantan narapidana kasus korupsi atau pun narkoba, di sana ada catatan khusus kita buat. Masa berlaku SKCK juga hanya enam bulan,” kata Kasat Intelkam Polres Lotim, IPTU Wahyu. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here