Beranda Headline Ramai-ramai Mendadak Miskin Demi Sekolah

Ramai-ramai Mendadak Miskin Demi Sekolah

BERBAGI
BAMBANG/RADAR MANDALIKA SISWA: Sejumlah siswa baru usai mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, kemarin.

LOTENG —Masyarakat ramai-ramai menjadi miskin demi tercapainya keinginan untuk menimba ilmu di sekolah favorit. Hal ini terjadi sejak diberlakukannya jalur prasejahtera pada seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dimana jalur ini membebaskan siswa dari kalangan prasejahtera atau ekonomi lemah bebas memilih sekolah yang diinginkan. Baik yang kualitas biasa saja maupun yang favorit sesuai zona tempat tinggal. Persyaratannya juga tergolong sederhana dan mudah. Hanya dengan menunjukan kartu sakti KIP, PKH maupun surat tanda tidak mampu (SKTM) tanda sebagai masyarakat kurang mampu. Untuk mendapatkan SKTM misalnya, terbilang sangat mudah. Apalagi pengurusannya cukup ditingkat desa. Tentu ada kongkalikong yang dilakukan, terlebih jika terdapat hubungan kerabat antara masyarakat dan pemerintah desa.
Dengan kebijakan jalur prasejahtera ini, banyak sekolah yang dilanda dilema mendalam. Sekolah wajib menerima siswa prasejahtera. Namun di sisi lain, siswa prasejahtera ada yang bermain dengan berpura-pura miskin. Sejak dibuka pendaftaran jalur prasejahtera, siswa berbondong-bondong menyodorkan persyaratannya. Bahkan jumlahnya melambung dari kuota 25 persen yang disediakan. Beberapa sekolah bahkan kualahan untuk menentukan siapa yang layak diterima. Apalagi dengan persyaratan yang sama, sehingga pihak sekolah harus melakukan seleksi ketat bahkan survey lapangan.
Menanggapi hal ini, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Lombok Tengah, Kadian menjelaskan, tahun ini merupakan kesempatan emas untuk siswa prasejahtera. Dimana siswa yang tergolong prasejahtera bebas untuk bersekolah dimanapun. Tidak hanya itu, kuota yang diberikan sebesar 25 persen.
“Bahkan di sekolah favorit sekalipun, bebas,” tegasnya.
Tidak hanya bebas memilih tempat sekolah, siswa juga akan diberikan keistimewaan lainnya, yakni dibebaskan biaya pendidikan alias gratis asalkan memenuhi kriteria dengan persyaratan yang diberikan.
“Kriterianya bisa dibuktikan dengan adanya keterangan kurang mampu,” ungkap pria yang juga Kepala SMAN 4 Praya ini.
Ditambahkan, kalaupun siswa tidak memiliki keterangan kurang mampu, maka nantinya akan ada kebijakan dari kepala sekolah masing-masing. Tentunya dengan melakukan dengan verifikasi faktual. Untuk melihat kondisi real dari calon siswa prasejahtera tersebut.
“Ada tim dari sekolah yang akan verifikasi dulu,” ungkapnya.
Tidak hanya itu saja, siswa prasejahtera juga dijamin untuk bisa diterima di sekolah yang dituju. Mengingat siswa prasejahtera tidak ada sistem tes dan langsung diterima.
Untuk SMAN 4 Praya sendiri menjadi sekolah yang paling banyak diburu diisi prasejahtera. Mengingat SMAN 4 Praya saat ini menjadi sekolah rujukan dan paling favorit di Lombok Tengah. Sehingga wajar saja, jika banyak siswa yang ingin mendaftar. Jumlah siswa yang mendaftar pada jalur prasejahtera menumpuk, bahkan hingga angka ratusan. Hanya saja persebaran siswa prasejahtera d Lombok Tengah saat ini masih belum merata. Karena terkesan hanya menumpuk di satu sekolah saja. Sedangkan di sekolah yang sama favoritnya seperti SMAN 1 Praya, pendaftar prasejahtera masih sangat sedikit. “Seharusnya bisa merata, karena gratis dan dipastikan tidak ditolak,” ungkapnya.
Sementara dari 25 persen kuota prasejahtera, hanya bisa menampung siswa sebanyak 80 orang saja. Sedangkan jika pendaftar melampaui target yang ada, maka nantinya secara otomatis akan dipindahkan ke pilihan kedua. Mengingat semua sudah diatur sistem yang ada. Selain itu, sekolah sendiri tidak akan melalukan seleksi internal. “Kita serahkan semuanya ke sistem yang mengatur,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala SMKN 1 Praya Tengah, Asfian Husnayanto juga mengaku kewalahan menghadapi jalur prasejahtera. Meski hanya difokuskan untuk siswa prasejahtera, namun pihak sekolah tidak ingin kecolongan. Karena banyak siswa yang mengaku prasejahtera ditunjukan dengan kepemilikan kartu, namun terbukti mampu secara materi.
“Tapi kami di sini tetap selektif,” tuturnya.
Pada seleksinya, pihak sekolah akan menggunakan kepemilikan KIP, PKH, PIP dan kartu lainnya bagi siswa yang mendaftar. Namun yang utama difokuskan untuk siswa yang paling dekat dengan sekolah. Karena siswa prasejahtera yang diterima dipastikan tidak akan membayar sepeserpun. Baik BPP dan biaya lainnya.
“Karena saat ini banyak yang punya KIP, tapi masih tergolong mampu. Itu yang akan diseleksi,” tegasnya.
Selain itu, seperti pengalaman sebelumnya, ada siswa yang tidak punya KIP tapi benar kurang mampu. Dan itu juga akan tetap diakomodir. Asalkan ada informasi yang diterima dan pihak sekolah akan langsung melakukan survey lapangan. “Karena sekolah tidak mungkin untuk mensurvey ribuan orang, tergantung dari informasi yang diterima,” ungkapnya.
Sedangkan dari 25 persen kuota tersebut jika ditemukan siswa yang memiliki KIP dan ternyata dari keluarga yang mampu, maka akan diberhentikan SK prasejahteranya. Begitu juga sebaliknya, karena tergantung dari kondisi. “SK nya nanti tidak terpaku di situ saja. Tapi akan tetap dievaluasi, bisa saja bertambah ataupun berkurang jumlah siswa prasejahteranya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Praya Tengah, L Syahdan menuturkan, jatah siswa yang diterima jalur prasejahtera sebanyak 48 orang. Sementara yang mendaftar mencapai 80 siswa. Dari siswa yang tidak diterima banyak yang protes jika dialihkan ke sekolah pilihan kedua oleh sistem yang berlaku. Mengingat sekolah pilihan kedua berlokasi jauh. Sedangkan namanya jalur prasejahtera, kemudian diminta untuk sekolah semakin jauh di Kopang atau Janapria sehingga terpaksa diterima dengan alasan tertentu.
“Hanya beberapa orang saja yang terpaksa kembali kami terima. Itupun dengan alasan tertentu,” bebernya.
Kriteria dari dinas harus menggunakan KIP dan PKH, namun diprioritaskan yang dapat PKH. Survei lapangan tetap dilakukan untuk memastikan kondisi real siswa. Karena jika diterima jalur prasejahtera tapi tidak sesuai kondisi, maka akan merugikan sekolah dan otomatis berpengaruh pada ekonomi sekolah. Sedangkan seperti yang diketahui saat ini sudah tidak lagi diperbolehkan untuk memungut.
“BOS juga kadang tidak lancar, sedangkan kegiatan terus berlanjut. Kami harap ada regulasi yang jelas, jika memang tidak diperbolehkan,” ungkapnya.
Jalur prasejahtera yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi siswa kurang mampu untuk besekolah, masih saja disalahgunakan oknum yang tidak ingin merugi. Pihak sekolah tentu dilema, karena jika tidak menerima, maka akan melanggar kebijakan. Begitu pula sebaliknya, jika diterima namun tidak sesuai kondisi yang rill, tentu juga akan membahayakan kelangsungan ekonomi sekolah. Sehingga diharapkan ada kebijakan yang lebih bijak untuk bisa diterapkan ke depannya. (bam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here