Beranda Mataram Kenaikan Harga Kedelai Impor Memberatkan

Kenaikan Harga Kedelai Impor Memberatkan

BERBAGI
SUSAN/RADAR MANDALIKA Hj Putu Selly Andayani

MATARAM – Harga kedelai impor di Lombok, melonjak tinggi menjadi Rp 12 ribu per kilogram. Dari sebelumnya hanya Rp10 ribu per kilogram.
Kepala Dinas Perdagangan NTB, Hj Putu Selly Andayani mengatakan, kenaikan harga kedelai sangat memberatkan pelaku usaha tempe dan tahu. Sehingga, bentuk dan ukuran produk pun dikurangi. “Kenaikannya memang bertahap. Harga jual Rp12 ribu per kilogram cukup memberatkan pelaku usaha yang memproduksi tahu dan tempe,” katanya kepada Radar Mandalika, kemarin.
Kenaikan harga jual kedelai impor, salah satunya disebabkan karena adanya kenaikan kurs dolar terhadap rupiah. Pada saat yang bersamaan diikuti kenaikan indeks, sehingga memicu kenaikan harga jual kedelai impor. Dampaknya, stok komoditas impor di pasaran makin menipis. “Stok terbatas tidak hanya di gudang distributor,” tuturnya.
Naiknya kurs dolar berdampak pada penundaan pembelian kedelai impor, karena dikhawatirkan harga jualnya tidak bisa dijangkau masyarakat. “Pengusaha tahu dan tempe lebih memilih mengurangi ukuran karena khawatir tidak terserap pasar, karena mahalnya harga tahu atau tempe yang diproduksi,” jelasnya.
Sementara harga kedelai lokal masih kisaran harga Rp 14 ribu per kilogram. “Harga kedelai lokal memang masih lebih mahal. Kalau pakai kedelai local, menurut produsen tempe-tahu, hasilnya hitam,” ujar Selly.
Sebagai solusi, Dinas Perdagangan mewacanakan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Darrah (Perda) untuk meminimalisir kenaikan di atas harga eceran tertinggi (HET). “Rencananya, tanggal 19 Juli ini kita akan undang biro hukum, DPRD, dan dinas terkait dimasing-masing kabupaten/kota untuk membuat produk hukum Pergub dan Perda,” ungkapnya.
Pembuatan Pergub atau Perda tersebut sudah diatur dalam Permendag Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Aturan itu dibuat untuk menjamin ketersediaan, stabilitas dan kepastian harga pangan yang kerap bergejolak (volatile food).
Dengan Permendag 27/2017 ini, maka distributor akan mengacu pada harga acuan dalam melakukan pembelian dan penjualan. Ketika sudah ada Pergub atau Perda masih saja distributor menaikan harga seenaknya maka akan diberlakukan sanksi yaitu pencabutan izin usahnya. “Kita bisa berikan punishment bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Jika tiga kali kita imbau tidak diindahkan, ya kita cabut izinnya,” tegasnya. (cr-can/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here