Beranda Headline Panitia Pilkades Dituntut Profesional

Panitia Pilkades Dituntut Profesional

BERBAGI
TARNADI/RADAR MANDALIKA BIMBINGAN: Panitia Pilkades dari 96 desa di Loteng mengikuti Bimtek di Aula Utama DPMD, kemarin.

PRAYA —Sejumlah perwakilan panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) di 96 desa di Lombok Tengah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek), kemarin. Agenda ini bagian dari proses yang diawali oleh panitia desa dalam pelaksanaan Pilkades pada Rabu, 24 Oktober mendatang.
Kepala DPMD Loteng, Jalaludin menjelaskan, panitia Pilkades harus profesional dan proporsional dalam memandu jalannya tahapan Pilkades. Dengan harapan jangan sampai karena ketidak profesionalisme panitia bisa memunculkan gejolak di masyarakat. Selain itu panitia harus intens komunikasi dengan BPD karena merekalah yang mengangkat panitia. Jangan sampai malah miskomunikasi. Panitia ungkap Jalal, harus memahami regulasi yang ada baru terutama yang tertuang dalam Perbup nomor 7 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan Pilkades tahun ini. Baru kemudian melakukan sosialisasi di desa terkait tahapan-tahapan pelaksaan dari pesta demokrasi akar rumput ini. Bila perlu panitia juga menyebar pengumuman di tempat umum agar mudah dilihat oleh masyarakat, baik bakal calon Kades maupun pemilih.
“Setiap tahapan Pilkades silakan dibuatkan berita acara dan notulen rapat. Karena tahapan harus jelas administrasinya, termasuk pelaporan penggunaan keuangannya. Karena desa akan pertanggungjawabkan dana Pilkades itu,” ujar mantan Sekretaris DPMD ini.
Selain itu tambah Jalal, terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menjadi acuan daftar pemilih, sesuai regulasi yang ada menggunakan DPT dari Pilkada terakhir beberapa hari lalu. Kendati demikian dalam waktu dekat panitia tetap akan melakukan proses pendataan ulang bersama BPD, Kadus dan lainnya untuk memfinalkan DPT. Oleh karena itu, pihaknya meminta dalam proses ini panitia Pilkades bekerja serius dan mengacu pada pedoman yang ada.
“Saat pemutahiran data pemilih, tolong panitia mengacu pada pedoman, mana-mana warga yang berhak memilih dan mana yang belum masuk DPS. Setelah final, baru kita tetapkan DPT,” jelasnya.
Belajar dari pelaksanaan Pilkades 2016 lalu juga, persoalan krusial bermula muncul di DPT. Untuk itu sebelum menjadi DPT, calon pemilih pemuda atau tambahan hendaknya memperhatikan umurnya, bukti kependudukan, lama tinggal di desa setempat dan lainnya. Memang tegasnya, dari Pemkab sudah memiliki tim penyelesaian perselisihan sengketa dari sejumlah unsur. Mulai dari kejaksaan, polres, DPRD kabupaten, Sekda, Kabag Hukum dan DPMD. Akan tetapi jika panitia tidak meminimalisir dari awal kemungkinan munculnya persoalan di bawah maka tidak menutup kemungkinan akan banyak konflik muncul.
“Sekali lagi, tolong semua kita bersama-sama bekerja profesional dan jaga netralitas. Siapapun jadi Kades nanti, yang penting pelaksanaannya aman dan damai,” pintanya.
Menanggapi pemaparan kepala dinas, Busairi, salah satu panitia Pilkades Desa Sukaraja mengakui bahwa sebenarnya sesuai dengan Permendagri yang menjadi acuan adanya Perbup nomor 10 tahun 2017 mengenai syarat 12 persen foto copy e-KTP bunyinya bukan menggunakan data DPT Pilkada terakhir. Akan tetapi bahasannya pemilu terakhir. Terhadap persoalan ini, ia mempertanyakan pemahaman yang disampaikan DPMD. Selain itu, dirinya juga mempertanyakan adanya kemungkinan warga yang tidak masuk namanya dalam DPT kendati dilakukan pemutakhiran data dengan hati-hati. Karena belajar dari pengalaman pelaksanaan Pilkada, Pileg dan Pilpres. Persoalan adanya warga yang tidak memiliki surat panggilan (C6) selalu ditemukan.
“Lalu bagaimana kita menyikapi ini? Kan yang tidak ada namanya di DPT tidak bisa memilih,” tanya pria yang juga Pendamping Desa Kecamatan Praya Timur ini.
Menjawab itu, Jalal sendiri menegaskan bahwa semuanya harus mengacu pada DPT. Dari itu DPMD meminta panitia sejak awal ekstra berhati-hati melakukan verifikasi faktual dan penetapan DPT. (tar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here