Beranda Headline Pengusaha Reklame Bandel Terancam Diblacklist

Pengusaha Reklame Bandel Terancam Diblacklist

BERBAGI
DOK/RADAR MANDALIKA ANCAM DIBLACKLIST: Penertiban reklame yang dilakukan dinas terkait beberapa waktu lalu. Jika tetap bandel, pengusaha reklame akan diblacklist untuk mendapatkan izin.

MATARAM—Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H Syakirin Hukmi tampaknya mulai habis kesabaran dengan ulah pengusaha reklame yang ogah mengurus izinnya. “Setahun izin mati tidak diurus-urus. Itu terus berulang setiap tahun,” ujarnya kesalnya.
Begitu keluar ancaman dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) akan memotong papan reklame yang izinnya mati, pengusaha ramai-ramai urus izinnya. Tapi, kebiasaan lama kembali terulang. Izin reklame sudah mati, tapi tak diurus-urus. “Kalau tetap sepertu itu, diblack list saja,” tegasnya.
Syakirin mengaku, usulan untuk memblacklist pengusaha reklame yang malas mengurus izin sudah disampaikan ke tim gabungan, tapi belum ada respon. “Padahal sudah tahu jadwal izinya mati, tapi gak juga diurus. Sampai setahun,” sambungnya.
Syakirin menambahkan, Perda yang diusulkan BKD akan segera rampung dari tahapan di provinsi. Begitu Perda turun, segera dibuatkan Peraturan Wali Kota (Perwal), dan dilakukan sosialisasi ke pengusaha reklame. Targetnya, Agustus-September sudah bisa diterapkan sikap tegas bagi pengusaha reklame yang bandel, maupun malas mengurus izin. “‎Prioritas utama reklame,” sebutnya.
Ditanya jumlah reklame yang mati izinnya, Syakirin menyebut, hingga 100 titik. Bahkan sampai saat ini, dari target pajak reklame Rp 4,5 miliar baru terealisasi 35 persen atau Rp 1,6 miliar. Sesuai Perda yang nantinya akan berlaku, bagi wajib pajak yang belum membayar pajak, maka BKD diberikan kewenangan menempel stiker di obyek yang belum membayar pajak. Apakah itu hotel, restoran maupun reklame. “Kalau reklame, akan dikomplain pihak pemasang. Ada sanksi sosial bagi pengusaha reklame itu,” ungkapnya.
Kenapa papan reklame yang menunggak pajak tidak langsung dipotong? Syakirin beralasan, biaya pemotongan cukup mahal. “Bisa ditutup dan tidak diberikan izin lagi. Karena sudah setahun, dua tahun diingatkan. Ini izin mati, pajak tidak dibayarkan. Gak usah dikasih izin lagi,” tegasnya.(rin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here