Beranda Mataram Daftarkan Caleg, Parpol Bawa Pakta Integritas

Daftarkan Caleg, Parpol Bawa Pakta Integritas

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Suharsi Soud

MATARAM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB mewajibkan partai politik (parpol) menyerahkan pakta integritas. Itu sebagai salah satu persyaratan pencalonan legislatif tahun 2019. Seperti diketahui, KPU sejak Rabu (4/7) lalu hingga 17 Juli mendatang telah membuka pendaftaran calon anggota legislastif (caleg) yang diajukan parpol. Namun hingga kemarin, belum ada satu parpol yang menyerahkan. KPU akan mengecek apakah parpol tersebut telah mengisi pakta integritas atau belum saat melakukan proses pendaftaran. “Kita cek pakta integritas itu. saat bawa berkas pendaftaran caleg,” kata Divisi Teknis KPU NTB, Suhardi Soud kemarin di Mataram.
Suhardi lebih lanjut menjelaskan, kewajiban parpol untuk mengisi pakta integritas tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) UU Pemilu. “Pakta integritas ini harus ditandatangani ketua umum partai politik serta sekjen. Kemudian kita cek apakah partai yang bersangkutan sudah mengisi pakta integritas tersebut. Itu dibawa saat pendaftaran caleg,” jelasnya.
Suhardi menambahkan, seluruh partai politik di NTB peserta Pemilu 2019 telah juga diingatkan sejak jauh-jauh agar menyerahkan formulir model B-3. Berisi tanda tangan pakta integritas yang menyatakan tidak mengusung bakal calon anggota legislatif dari mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.
Itu sesuai PKPU Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang baru ditekan dan diundangkan pemerintah dalam ini oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Aturan itu telah mengatur larangan mantan napi koruptor ikut didaftarkan sebagai caleg mereka.
KPU tetap konsisten akan menegakkan aturan terkait pelarangan parpol mendaftarkan caleg parpol yang terindikasi merupakan mantan napi korupsi. “Karena aturan sudah diundangkan terkait larangan caleg koruptor, terpidana bandar narkoba dan pelaku pelecahan anak. Maka, begitu didaftarkan ketahuan, kita akan langsung coret mereka dalam daftar caleg parpol,” tegas Suhardi.
Kendati ada perubahan dalam pasal PKPU dan teknis dari perorangan menjadi partai politik, namun pada dasarnya klausul larangan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu, KPU akan fokus melakukan pengecekan berkas para caleg. KPU akan mengecek dokumen dari parpol, apakah ada atau tidak orang-orang yang pernah jadi mantan napi koruptor atau terpidana bandar narkoba dan kejahatan terhadap anak. “Kalau ada, kita kembalikan berkasnya,” katanya seraya meminta masyarakat agar ikut pro aktif mengawasi daftar calon yang nantinya diumumkan ke publik.
Suhardi juga mengingatkan partai politik harus mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal caleg dan kelengkapan administratif ke sistem informasi pencalonan (Silon) milik KPU. Hal ini berdasarkan pasal 10 PKPU 20/2018. Parpol yang tak mengungah data ke Silon, tidak bisa mendaftarkan kadernya menjadi bakal caleg. Data yang diunggah parpol ke Silon nantinya akan digunakan untuk mempermudah proses verifikasi administrasi oleh KPU. “Saat verifikasi dilakukan KPU akan bekerjasama dengan berbagai lembaga,” katanya.
Semisal soal ijazah, KPU bisa berkoordinasi dengan lembaga pendidikan, dinas, atau kementerian yang mengurusi urusan ini. Juga tentang status bekas narapidana, KPU bisa berkoordinasi dengan lembaga penegakan hukum. Seperti Pengadilan, MA, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.
KPU telah menjadwalkan tahapan penyusunan dan penetapan daftar caleg sementara (DCS) pada 8-12 Agustus 2018. Setelah itu, KPU akan meminta masukan masyarakat pada 12-21 Agustus. Pemberitahuan penggantian DCS akan dilakukan 1-3 September 2018. Setelah itu, parpol bisa mengajukan penggantian bakal caleg pada 4-10 September 2018. KPU RI akan menyusun dan menetapkan daftar caleg tetap (DCT) pada 14-20 September 2018. Pengumuman nama caleg untuk pemilu 2019 dilakukan 21-23 September 2018. (cr-jho/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here