Beranda Lombok Utara SPPT Banyak Keliru

SPPT Banyak Keliru

BERBAGI
ILUSTRASI

KLU—Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Utara hingga kini belum menuntaskan persoalan surat penagihan pajak terutang (SPPT) yang banyak ditemukan keliru. Mulai dari kesalahan nama pemilik lahan hingga luasan lahan. Dari lima kecamatan yang ada di Lombok Utara, kabarnya baru dua kecamatan yang sudah dituntaskan pemutakhiran SPPT tersebut, yakni Kecamatan Pemenang dan Tanjung.
“Tiga kecamatan yang belum, kita segera mulai lakukan pemutkakhiran,” ujar Kaban Bapenda melalui Kabid PBB dan BPHTB, Ramsah.
Ramsah menambabahkan, dalam proses pembayaran pajak di Kabupaten Lombok Utara sangat banyak SPPT yang terbit tidak sesuai sehingga membuat terjadinya kesalahan nama dan alamat penagihan. Kondisi ini pun banyak terjadi ditemukan pada aset tanah yang dibeli pemerintah daerah dari masyarakat yang masih tertagih nama masyarakat dalam SPPT tersebut. Padahal tanah tersebut sudah dijual kepada pemerintah daerah.
“Satu contoh tanah pemda di atas bangunan Polres itu masih nama pemilik lama dalam SPPT, sehingga tidak mungkin pemilik lama mau membayar karena bukan hak miliknya lagi,” ungkapnya.
Kondisi seperti ini bebernya tidak hanya satu dua kasus namun ratusan lebih SPPT mengalami kekeliruan yang membuat proses pembayaran pajak pun terkendala. Sehingga mempengaruhi pula realisasi yang ditargetkan daerah banyaknya ditemukan kekeliruan tersebut terjadi sejak lama sebelum Bapenda berdiri dengan OPD sendiri. Oleh karenanya saat ini Bapenda berusaha memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut.
“Kalau tanahnya untuk fasilitas umum seperti tempat ibadah dan sebagainya tentu tidak dikenai tarif atau dihapus pembayaran pajaknya. Yang masalah ya salah nama ini,” terangnya.
Dijelaskannya pula, dalam penagihan pajak ini Bapenda telah mengeluarkan SPPT pada tahun 2018 sebanyak 89.106. Sementara dari jumlah itu, sebanyak 30 persen terdapat data keliru. Dimana kekeliruan ini dipicu banyak faktor. Selain kekeliruan terhadap pemilik lahan yang sah juga dari sisi luas lahan yang tidak sesuai dengan SPPT.
“Sementara untuk penentuan tarif NJOP itu dilalukan dengan mekanisme per zona. Itu penilain masal maksudnya secara keseluruhan ada juga penilaian individu seperti lahan di atas bangunan hotel itu memiliki perhitungan tersendiri dalam penentuan NJOP,” pungkasnya. (cr-dhe)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here