Beranda Headline KPU Lotim Sangkal Patok Rata PPH

KPU Lotim Sangkal Patok Rata PPH

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA Muhsipuddin

LOTIM – Berhembusnya isu dugaan patok rata Pajak Penghasilan (PPH) terhadap Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Lombok Timur (Lotim), disangkal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim. KPU Lotim melalui bendaharanya, tak pernah memotong PPH dipatok rata 6 persen. Klaimnya, selalu memotong seusai aturan perundang-undangan, yakni 5 persen bagi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan 6 persen bagi yang tidak memiliki NPWP.
“Kami tidak hafal aturannya. Tapi yang jelas, kami tidak pernah mematok rata. Bisa dibuktikan, berapa yang kami transfer dan berapa yang dipotong untuk PPH,” jawab Sekertaris KPU melalui Bendahara KPU Muhsipuddin, di ruangan sekretaris KPU, kemarin.
Untuk diketahui kata Muhsip, jumlah honor diterima Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp 1,850 juta untuk ketua PPK dan Rp 1,6 juta untuk anggota PPK. Sedangkan honor ketua PPS sebesar Rp 900 ribu dan anggota Rp 850 ribu. Total pajak PPK dan PPS per Mei saja Rp 164,023 juta. Besaran PPH yang dipungut setiap bulannya berubah-ubah, sesuai jumlah yang menyerahkan NPWP pada saat itu. “Dari awal, kami sudah tegaskan jumlah PPH itu kepada PPK, PPS sampai KPPS,” ujarnya.
Lanjut Muhsip, melalui WhatsApp Group (WAG) PPK di Kecamatan Jerowaru, ada yang komplain dengan memposting pemotongan PPH dipatok rata Rp 6 persen. Salah satu anggota PPK Jerowaru mengaku bahwa pemotongan itu perintah KPU. Ditanya siapa yang memiliki tulisan pertanyaan pemotongan 6 persen itu, tak satu pun menjawab. Melalui WAG itu pihaknya memberikan penjelasannya.
“Kami ada bukti setor pajak lengkap. Karena kaitan dengan pajak, kami tidak berani main-main, karena ini salah satu sasaran pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Malah kami utamakan pajak ini,” tegasnya.
Menyikapi berkembangnya isu yang sama di Kecamatan Labuhan Haji, ia mengaku akan segera turun. Memastikan dan menanyakan ke PPK. Apakah betul atau tidak KPU pernah memerintahkan pemotongan PPH patok rata terhadap PPS dan KPPS. “Kami akan turun nanti sembari membawa bukti,” pungkasnya. (fa’i/r3/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here