Beranda Mataram Jadi Caleg, Kaling Harus Mundur

Jadi Caleg, Kaling Harus Mundur

BERBAGI
RIRIN/RADAR MANDALIKA L Martawang

MATARAM—Musim pendaftaran sebagai calon legislative (Caleg) untuk pemilihan legislative (Pileg) tahun 2019, sudah dimulai. Sesuai aturan, pengurus lembaga kemasyarakatan yang mendaftar sebagai caleg harus siap mundur dari jabatan. Termasuk kepala lingkungan (kaling), tak boleh rangkap jabatan maupun menjadi anggota salah satu partai politik (parpol).
Meski beredar kabar sejumlah kaling di Kota Mataram mendaftar sebagai caleg, Asisten I Setda Kota Mataram L Martawang mengaku, belum menerima surat pengunduran diri dari kaling karena mendaftar sebagai caleg. “Sampai hari ini belum ada (kaling) mengajukan pengunduran diri,” katanya, kemarin.
Jika pun benar ada kaling mendaftar caleg, pemkot kata Martawang, akan mengacu sesuai aturan yang berlaku. Dimana dalam proses pencalonan legislative yang melibatkan struktur pemerintahan, telah ada aturan yang berlaku. Untuk Kaling, bila telah ditetapkan menjadi caleg maka harus mengajukan pengunduran diri. “Kaling kan tidak boleh menjadi anggota salah satu parpol. Kalau sudah mendaftar caleg, maka akan dinonaktifkan sementara. Kalau sudah ditetapkan sebagai caleg, otomatis dinonaktifkan,” jelasnya.
Terpisah, Kabag Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana menjelaskan, keharusan kaling mengundurkan diri dari jabatan bila ditetapkan sebagai caleg sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012. Tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan di kelurahan. Dalam pasal 7 menyebutkan, pengurus lembaga kemasyarakatan dilarang rangkap jabatan di lembaga lain dan menjadi anggota salah satu anggota parpol. “Mengacu pada Perda itu, maka kaling yang sudah ditetapkan sebagai caleg ya bukan lagi menjadi kaling,” tegasnya.
Logikanya, untuk menjadi caleg tentunya kaling harus menjadi anggota salah satu parpol. Senada dengan Martawang, sejauh ini diakui Putu, belum ada kaling yang mengajukan pengunduran diri demi bisa mendaftar mengikuti Pileg. Ditanya adakah langkah untuk mengevaluasi seluruh kaling, termasuk yang tidak maju sebagai caleg, menurut Putu, urusan evaluasi kaling menjadi kewenangan di kecamatan dan kelurahan. “Camat dan lurah yang melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kaling,” pungkasnya. (rin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here