Beranda Headline Dewan Tak Puas Jawaban Eksekutif

Dewan Tak Puas Jawaban Eksekutif

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA INSTRUKSI: Ketua Komisi IV DPRD Lobar menanggapi jawaban kepala daerah atas pertanyaan kalangan dewan di DPRD Lobar, kemarin.

LOBAR—Kalangan legislative di Lombok Barat (Lobar) tidak puas dengan jawaban kalangan eksekutif atas pertanyaan yang sebelumnya dilontarkan dewan Lobar. Sebelumnya pada sidang paripurna padangan umum fraksi dewan terhadap nota keuangan dan Raperda tentang LPJP APBD Lobar 2017, Selasa(10/7) lalu, dewan menyoroti BUMD dan kinerja SKPD.
Terdapat beberapa poin penting jawaban yang disampaikan pihak Pemkab Lobar saat paripurna jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi, kemarin. Seperti langkah yang dilakukan Pemkab Lobar terkait tutupnya Lombok City Center (LCC), dimana Pemkab Lobar sudah bersurat dan beberapa kali PT Tripat melakukan negoisasi untuk mengamandemenkan kerjasama operasional (KSO) dengan pihak PT Bliss.
“Ini sesuai dengan rekomendasi BPKP perwakilan NTB, namun tidak satupun usulan amandemen itu diterima. Termasuk langkah yang perlu diambil dengan penutupan LCC,” jelas Asisten III Setda Lobar, H Fathurrahim dalam membacakan tanggapan kepala daerah, kemarin.
Namun nampaknya negosiasi itu tidak berbuah manis. Sehingga, tim pakar yang sebelumnya dibentuk Pemkab Lobar menyarankan untuk menempuh jaluh hukum dengan menggugat PT Bliss. “Pemkab Lobar dengan pendampingan BPKP NTB melakukan evaluasi isi perjanjian kerjasama operasional antara PT Tripat dengan PT Bliss,” sambungnya.
Pihaknya sangat mendukung usulan dewan untuk membentuk pansus LCC. Sehingga permasalahan PT Tripat dapat segera ditindaklanjuti antara Pemkab Lobar dengan PT Bliss. “Namun dimaklumi bahwa PT Tripat dan Pemda lagi melakukan komunikasi yang intensif dengan PT Bliss terkait dengan pengelolaan LCC,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya juga sudah melakukan pembenahan terhadap jajaran direksi PT Tripat. Bahkan berdasarkan Keputusan Bupati nomor 231/10/Adm.Ekon/2018 tertanggal 14 Februari 2018, mengangkat H Poniman sebagai Direktur PT Tripat.
Disamping pengangkatan H Halawi Mustafa selaku Komisaris Utama dan L Satria Ardiansyah menjadi anggota komisaris. Kemudian terkait dengan perusahan daerah (Perusda) Indotan Lobar Bangkit (ILBB), kepemilikan saham non delusi sebesar 10 persen yang diberikan kepada Pemkab masih dalam tahap eksplorasi. “Kepemilikan saham seberar 10 persen menggunakan metode biaya, sehingga kegiatan yang dilakukan PT ILBB tidak berpengaruh pada kepemilikan saham,” kilahnya.
Menyinggung instruksi kalangan dewan agar kepala daerah memberikan punishment kepada SKPD dengan serapan anggaran rendah, Fathurrahim mengatakan jika evaluasi atas capaian dari SKPD baik pengelolaan keuangan dan belanja selalu dilakukan setiap bulannya pada rapat pimpinan (Rapim).
“Sasaran kinerja pegawai untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan terhadap sekelsi pejabat dilingkup Pemkab Lobar. Diawali dengan assesment bagi eselon II dan pertimbangan Baperjakat bagi eselon III,” pungkasnya.
Jawaban tersebut nampaknya tidak membuat puas kalangan dewan. Bahkan Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Munawir Haris menganggap persoalan PT Tripat tidak hanya menyangkut LCC saja. Mengingat pendapatan asli daerah (PAD) dari perusahaan pelat merah itu, juga bersumber dari pengelolaan Taman Narmada dan Suranadi.
“Sampai detik ini PAD dari Taman Narmada maupun Hotel Suranadi nol rupiah. Padahal publik tahu bagaimana Taman Narmada sesungguhnya, ramainya dan kegiatan di Taman Narmada jelas,” kritiknya.
Menurut politisi PAN ini jangan sampai masa transisi pergantian Direksi PT Tripat itu menghambat PAD. Ia menyarankan kepada direktur PT Tripat yang baru melakukan koordinasi dengan mantan dirut Tripat yang lama terkait MoU Pemkab Lobar dengan PT Bliss terkait LCC. “Harapan kami kedepan, agar dibuka semuanya. Apa yang terjadi,” sarannya.
Menanggapi jawaban terkait serapan anggaran atas kinerja SKPD, ia meminta agar kepala daerah melakukan punishment berupa rolling. Sebab ia melihat masih ada kepala SKPD yang tidak pernah dirolling kendati sudah menjabat hingga delapan tahun lamanya. “Biar ada penyegaran di tubuh sekretariat pemerintahan ini,” ungkasnya. (cr-win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here