Beranda Praya Metro Sampai Kapan Retribusi Parkir Bolong?

Sampai Kapan Retribusi Parkir Bolong?

BERBAGI

PRAYA – Wartawan Radar Mandalika turun menelusuri pengelolaan parkir di Lombok Tengah (Loteng). Hasilnya, masih ditemukan bocor (bolong, Red). Bahkan ada yang mengejutkan, beberapa oknum juru parkir (Jukir) mengelabui petugas dari Dishub saat dilakukan penyetoran.
“Jadi kalau jujur itu susah, apalagi kebutuhan hidup kami besar,” kata salah satu oknum Jukir di Praya yang menolak namanya dikorankan.
Katanya, petugas dari Dishub juga dianggapnya kurang melakukan pemantauan atau pengawasan. Sehingga, jangan heran jika retribusi dari parkir bolong.
“Harusnya ada cara baru yang diberlakukan ke kami,” ujarnya.
Bahkan kata dia, yang paling tepat apabila pengelolaan semua lahan parkir di pihak ketigakan. “Cuma ini persoalan pengawasan saja saya lihat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Dishub Loteng L Akhmad Sauki mengatakan, banyaknya petugas Jukir yang ogah menyetorkan uang retribusi parkir kepada dinas.
“Banyak jukir yang tidak setor dengan berbagai alasan, namun kita tetap koordinator kepada jukr yang nunggak,” beber Sauki, Jumat (6/06).
Sauki menegaskan, kebocoran ini harus diakui. Hal ini semua terjadi justru karena ketidakpatuhan sejumlah oknum Jukir menyetorkan kewajiban. Sistem yang dibangun selama ini, tidak efektif memaksa para Jukir menyetorkan pendapatan di lapangan. Bahkan tidak sedikit diantaranya yang melawan petugas.
Namun, untuk mengatasi persoalan itu, pihaknya berbagai upaya salah satunya dengan melakukan evaluasi terhadap penerimaan parkir. Selain itu, pihaknya aktif melakukan patroli parkir pagi dan sore hari dengan menurunkan sejumlah personel ke lapangan. Jika ada petugas parkir ilegal yang tak menggunakan rompi orange, tak membawa karcis dan tak menggunakan kartu tanda petugas, maka akan diberi peringatan.
“Memang kendala kita karena banyaknya jukir nakal ini. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita tidak melampui target,” ceritanya.
Untuk target PAD sendiri, katanya pihaknya ditergetkan setiap tahun sebesar Rp 500 juta. Meski jumlahnya sedikit, selama ini pihaknya tidak melampui target. Pasalnya pihaknya selalu setor setengah dari target. Misalnya, sekitar Rp 250 juta hingga Rp 300 juta.
“Kalau pungutan kita kepada jukir semua merata Rp 20 persen dari pendapatan mereka,” ujarnya.
Menurutnya, agar jukir tersebut patuh membabayar retribusi, keterlibatan aparat penegak hukum penting, selain untuk menghindari adanya potensi premanisme.
“Ya ini hanya sekadar ide-ide saja yang terus terang kami masih cari mana yang terbaik,” kata Sauki.
Sedangkan untuk jumlah kantong lahan parkir yang ada di Loteng ada 130 titik. Baik di pertokoan maupun pasar modern hingga parkir di lokasi ruang terbuka hijau. Bila semua mematuhi aturan, tentua pendapatan dari parkir akan sangat besar sekali. Tapi sayangnya semua tidak berjalan dengan baik.
”Kalau semua taat, pendapatan kita tentu mencapai miliaran dari leding sektor parkir saja,” serunya.
Ditambahkan, pihaknya harapkan terhadap semua jukir agar mematuhi segala aturan yang telah diterapkan pemerintah setempat. “Kami juga kedepanya tidak akan memberikan tolerasi lagi kepada jukir yang tidak membayar,” jelas dia.(jay/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here