Beranda Lombok Timur PKPU Pileg Belum Terbit

PKPU Pileg Belum Terbit

BERBAGI
ILUSTRASI

LOTIM – Pendaftaran Bakal Calon (Balon) legislatif, tinggal menghitung hari. Tepatnya pada 4 Juli mendatang, Balon legislatif sudah mulai mendaftarkan diri. Balon legislative harus menyerahkan berkas pencalonan berupa hard copy setelah mengisi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang sudah disiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur (Lotim). Kendati sudah dekat, namun Peraturan KPU (PKPU) Pileg belum juga terbit.
“Iya PKPU Pileg belum terbit, meski pendaftaran mulai tanggal 4 sampai 17 Juli nanti,” kata Moh Saleh, Ketua KPU Lotim, di kantornya, kemarin.
PKPU Pileg yang sedang dalam penggodokan saat ini, menurutnya tidak akan jauh beda dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemilihan Legislatif (Pileg). Hanya bedanya, PKPU baru yang sedang dalam pembahasan ini, lebih pada syarat bagi calon yang dinyatakan korupsi. Syarat calon yang korupsi, masih menjadi perdebatan sengit di DPR RI.
Selain mengatur syarat calon yang sudah melakukan korupsi, bedanya PKPU baru ini adalah soal persentase pengajuan calon di setiap Daerah Pemilihan (Dapil). Yakni 100 persen calon dari jumlah kursi. Semisal dalam satu Dapil itu jumlah kursinya sebanyak 12, maka partai politik hanya bisa mendaftarkan calon sebanyak 12 orang. Tidak seperti PKPU lama, dimana persentase pengajuan calon 150 persen dari jumlah kursi. Aturan 100 persen calon dari jumlah kursi per Dapil ini, sudah tidak diperdebatkan lagi, kecuali syarat tentang korupsi tersebut.
“Kalau PKPU baru ini tidak kunjung terbit sampai pendaftaran berkas calon nanti, sementara bisa digunakan sebagai pijakan adalah PKPU Nomor 3 Tahun 2013. Nanti tinggal disesuaikan saja, karena PKPU baru ini tidak jauh dari PKPU lama,” tegasnya.
Dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang persyaratan Balon legislatif, substansinya tidak terlalu berbeda antara aturan lama dan aturan baru yang masih dalam proses itu.
Satu contoh soal surat keterangan kesehatan. Ada pemahaman Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai penyelenggara negara, Balon legislatif harus menggunakan hasil Pemeriksaan Kesehatan (Rikes) dengan standar tertentu. Tetapi bagi KPU, dalam aturan perundang-undangan itu bersifat umum. Sehingga Puskesmas pun bisa mengeluarkan surat keterangan sehat sebagai syarat Balon legislatif. “Mudah-mudahan saja PKPU baru ini segera disahkan,” harapnya.
Untuk diketahui, Lotim sendiri tetap menggunakan lima Dapil. Dapil satu sebelumnya 11 kursi menjadi 10 kursi, Dapil dua sebanyak 12 kursi, Dapil tiga sebanyak 8 kursi, Dapil empat dan Dapil 5 masing-masing 10 kursi. Aturan jumlah kursi itu, dilihat secara proporsional dari jumlah penduduk. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here