Beranda Headline 393 ASN Tidak Masuk Kantor

393 ASN Tidak Masuk Kantor

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA PIMPIN APEL: Gubernur NTB, M Zainul Majdi saat memimpin apel pagi hari pertama, kemarin.

MATARAM – Sebanyak 393 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup provinsi NTB tidak masuk kantor hari pertama masuk kerja. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB sebanyak 5.970 jumlah ASN/PTT yang masuk hanya 5.544 atau 92,86 persen. Artinya sebanyak 393 ASN tidak masuk kerja hari pertama. Dari data tersebut yang mengajukan cuti sebanyak 91 orang atau 1,52 persen, Tugas Daerah (TD) 196 orang atau 3,28 persen, Tugas Belajar (TB) 43 orang atau 0,72 persen, Sakit 34 orang atau 0,57 persen dan terlambat masuk 7 orang atau 0,12 persen.

Sementara Tanpa Keterangan (TK) sebanyak 29 orang atau 0,49 persen. Dari data TK paling banyak pegawai Rumas Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB sebanyak 10 orang, Dinas Perpusatkaan dan Kearsipan sebanyak 7 orang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2 orang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 orang, sisanya masing masing satu orang yaitu Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Dinas Kelatan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi dan terakhir Inspektorat.
Kepala Satuan Polisis Pamong Praja (Kasat Pol PP) Provinsi NTB, Lalu Dirjaharta menjelaskan akumulasi data tersebut sesaui dengan surat gubernur NTB yang diwakili Sekda Provinsi NTB dengan nomor 800/1545/BKD/2018 tentang laporan kehadiran ASN Pasca Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H yang disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negera Reformasi Birokrasi tertanggal 21 Juni 2018 di Mataram.

Menurut Dirjaharta data tersebut diketahui dari laporan masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diketahui saat apel pertama masuk kerja yang dirangkaikan dengan halal bihalal guberur kemarin di Mataram. Terkecuali bagi OPD atau instansi pelayanan publik seperti Rumah Sakit, pantaun dilaksanakan langusng dilokasi tersebut.

“Tadi kita pantau di Lapangan Bumi Gora saat Apel bersama BKD dan Inspektorat kecuali OPD pelayanan publik langsung pantauannya dilokasi masing masing,” ujar Dirjahrta di Mataram, kemarin.

Bagi mereka yang TK, tentu sudah pasti akan menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku termasuk didalamnya dipastikan ada pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi NTB dengan tegas menyampaikan bahwa mereka yang tidak masuk tanpa ada keterangan jelas dipastikan dipotong tunjangan TKD mencapai 50 persen. Hal itu sebagai konsekuensi bagi ASN yang tidak disiplin menjalankan profesinya. Padahal dari surat edaran gubernur sebelumnya yang disampaikan Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, kata dia diwajibkan masuk namun jika berhalangan harus dibarangi dengan Surat Keteangan.

Fathur menjelaskan ASN yang TK di tahun ini lebih meningkat jika dibadningkan dengan tahun lalu sebanyak 14 ASN TK dan tahun ini menjadi 29 orang.

“Tidak hadir tanpa keterangan setelah cuti bersama TKD akan dipotong 50 persen,” kata dia. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here