Beranda Praya Metro Suhu Politik Mulai Memanas, DPMD Diminta Intens Bina Desa

Suhu Politik Mulai Memanas, DPMD Diminta Intens Bina Desa

BERBAGI
TARNADI/RADAR MANDALIKA HEARING: Sejumlah warga di Kecamatan Praya Tengah hearing di kantor desanya beberapa waktu lalu.

PRAYA—Kendati Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 80 desa lebih di Lombok Tengah (Loteng) masih lama, 2018 mendatang. Suhu politik akar rumput di desa ini sudah mulai memanas. Hal ini terlihat dari banyaknya Bakal Calon (Balon) Kades yang sudah mulai memanaskan mesin konflik di bawah.
“Kalau saya lihat, suhu politik di desa ini sudah mulai hangat sekarang mendekati Pilkades,” terang Inspektur Inspektorat Loteng, HL. Aswatara.
Untuk itu, dirinya menyarankan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk intens membina desa. Agar tidak banyak gejolak timbul nantinya. Kendati tidak semua gejolak di bawah bermuatan politis, tapi dari laporan atau pengaduan yang pihaknya terima. Sebagian besar arahnya ke kepentingan kelompok semata alias politik untuk memuluskan niatannya untuk maju jadi Kades. Padahal, dengan cara mencari kesalahan kecil dari Kadesnya tidak seutuhnya membuat warga simpatik. Karena, ada upaya-upaya pendekatan dan penyelesaian persoalan yang lebih baik seperti, musyawarah, dan lainnya. Selain itu, ketika ada penyelewengan yang terjadi di desa dan dilaporkan ke pihaknya, selaku instansi yang bertugas mengawasi, dirinya meminta kepada warga untuk menyerahkan persoalan itu sepenuhnya.
“Tanpa harus aksi, main segel kantor desa, dan lainnya,” sebutnya.
Lebih jauh, Aswatara melihat, selama ini DPMD kurang pembinaan ke desa. Padahal, pendamping desa dan pendamping lokal desa yang garis koordinasinya sudah jelas dengan DPMD, sudah terbentuk dan disebar ke semua desa sejak Dana Desa (DD) digulirkan oleh pemerintah pusat. Bahkan, pusat menggaji mereka dengan dana cukup fantastis. Namun, nyatanya, dari aduan sejumlah Kades, banyak juga pendamping desa tidak intens turun ke desa selama ini. Mestinya, dengan kompleksnya tupoksi pendampingan ini seperti, fungsi pembinaan, perencanaan, dan lainnya. Tingkat kesalahan administrasi, fisik, dan lainnya di desa tidak lagi dijumpai.
“Namun malah ini sebaliknya. Banyak juga yang laporannya masuk ke kami murni kesalahan dan bukan muatan politis,” katanya.
Ironisnya lagi, ketika pihaknya mengundang mereka ketika membahas soal pengawasan ke desa, pendamping desa enggan hadir. Dan lebih memilih berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menjadi kesulitan pihaknya melakukan koordinasi ketika ada laporan warga masuk. Karena secara tupoksi, pendamping desa lebih tahu persoalan dan hal lain terjadi di desa.
“Garis koordinasi dengan kita memang tidak ada. Tapi paling tidak untuk upaya bersama, ada hal-hal penting yang harus dibahas bersama,” pungkasnya.
“Sekali lagi, pembinaan ini yang penting. Tupoksi DPMD jelas itu,” (tar/r04)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here