Beranda Headline KPU Belum Respons Rekomendasi Bawaslu?

KPU Belum Respons Rekomendasi Bawaslu?

BERBAGI

MATARAM – Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU NTB yang diduga bermasalah oleh Bawaslu. Disebut sampai dengan saat ini belum direspons KPU untuk dilakukan perbaikan atas rekomendasi dikeluarkan Bawaslu belum lama ini.
Adapun jumlah DPT yang ditetapkan yakni, 54,299.

Ketua Bawaslu NTB, M Khuwalid enggan memberikan keterangan perkembangan DPT tersebut sejak dipublis beberapa waktu yang lalu. Padahal, tim paslon hingga saat ini masih terus mempertanyakan peningkatan atau progres temuan tersebut. Khuwalid saat dimintai tanggapan mengaku agar dijelaskan oleh Panwas Kabupaten kota saja.

“Panwas kabupaten kota yang jelaskan,” ungkap Khuwailid singkat saat dikonfirmasi, kemarin.

Sejak adanya stateman Bawaslu tersebut, menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat. Terlebih, dari analisa DPT pasca pleno berdasarkan NIK dan NKK rincian, masing masing Kabupaten/kota yang bermasalah seperti Mataram sebanyak 811 orang, Lombok Utara 32 orang, Lombok Barat 32286 orang, Lombok Tengah 9134 orang, Lombok Timur 400 orang, Sumbawa 2319 orang, KSB sebanyak 201 orang, Dompu jumlah 3777 orang, Bima 3670 orang dan Kota Bima 1269 orang.
Tidak hanya itu, pasca penetapan. Dimana, rekap percermatan DPT, dari 3,511,890 pemilih, ada yang sudah meninggal 939, anggota TNI masuk 20 orang, Polri enam orang, yang ganda 1982 orang, belum cukup umur ditemukan 50 orang. Kemudian, pindah domisili 328 orang, yang hilang ingatan tiga orang.

Ada juga yang tidak sesuai NIK dan NKK, dengan rincian NIK tidak standar 4106 orang, kemudian NKK tidak standar 45034 orang ditambah lagi KK dan NIK tidak standar 1751 orang, ditemukan juga pemilih salah jenis kelamin sebanyak 19 orang, terakhir pemilih belum terdaftar sebanyak 61 orang.
Berdasarkan analisa non e-KTP pada DPT pasca pleno, ditemukan persoalan seperti di Kota Mataram sebanyak 897 orang, dari angka itu ada sudah rekam 178 orang dan sebanyak 897 orang itu tidak ada dalam SIAK. Kemudian Lombok Utara ada 417 orang tidak ada progres, Lombok Barat sebanyak 5199 orang bertambah menjadi 29298 orang.
Tidak hanya itu, Lombok Tengah dari 7646 orang, sudah rekam 218 orang, belum rekam 362 dan sebanyak 7646 orang itu tidak ditemukan dalam SIAK. Untuk di KSB, sebanyak 675 orang masih proses pendataan kependudukan, sedangkan Sumbawa tidak ditemukan persoalan diangka 3897.
Selanjutnya, Dompu sebanyak 414 orang tidak ada progres karena server tidak berfungsi, alasan alat perekeman tidak bisa dipindahkan. Untuk di Bima sebanyak 2280 orang, sudah rekam 630 dan Kota Bima, ada 16 orang tidak ada dalam SIAK, terdapat empat orang sudah dilakukan pendataan juga perekeman.

“Semuanya sedang diawasi oleh (Panawas) kabupaten /kota,” ujar dia.

Bawaslu pun tidak mau disebut hal itu menjadi “permainan” saja. Terhadap hal itu Khuwalid hanya menjelaskan yang pasti rekomendasi dari temuan itu sudah disampaikan oleh panwas Kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten /kota.

“Di kabupaten kota ngeceknya,” kata dia.

Ketau Panwas Kabupaten Lombok Timur, Retno Sirnopati saat dimintai tanggapan mengaku sampai saat ini KPU sedang berkoordinasi dengan PPK dan PPS untuk mengkroscek kembali item-item yang di rekomendasikan Panwaslu Kabupaten Lombok Timur.

“Iya, sampai saat ini komunikasi intens, bahkan untuk mendapatkan data by name by addres KPU langsung ke kantor panwaskab minta data bentuk Softcopy karena awalnya kami berikan bentuk hardcopy,” ujar Rerno via ponsel.

Yang jelas, Panwas kabupaten akan maksimalkan mendesak KPU untuk tunaskan rekomendasi dan akan di kawal bersama. Kebetulan lanjutnya, Rabu besok (hari ini, red) ada rakor terkait Pemilih pindah domisili, disana akan tegas kan terkait rekomendasi tersebut.
“Rabu kita ada rakor nanti di sana kita pertanyakan lagi,” sebut Retno. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here