Beranda Lombok Timur Rekom Oknum Guru ke BKPSDM

Rekom Oknum Guru ke BKPSDM

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA Sahnam

LOTIM – Oknum guru Sekolah Dasar (SD) di bawah naungan Unit Pendidikan dan Kebudayaan (Unit Dikbud) Kecamatan Terara Lombok Timur (Lotim), harus berurusan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Oknum guru inisial M ini, terbukti terlibat aktif kampanye dialogis salah satu Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati. Keterlibatannya, oknum guru SD ini menjadi pembawa acara atau MC. Hingga ikut menyanyikan lagu salah satu Paslon.
Kooridnator Divisi (Kordiv) Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Lotim, Sahnam, via ponselnya kemarin menjelaskan, guru SD ini tertangkap basah terlibat aktif akhir Maret lalu. Sedangkan rekomendasi pada BKPSDM, dilayangkan Panwaslu pekan lalu. “Pastinya, keterlibatan oknum guru itu, sudah kita rekomendasikan ke BKPSDM,” tegasnya.
Kaitan dengan Kades Loyok inisial AR lanjut Sahnam, masih dalam proses sidang di Pengadilan Negeri (PN) Selong. Kades Loyok didakwa terlibat aktif dalam mengambil tindakan yang dapat menguntungkan dan atau merugikan salah satu Paslon. “Mudah-mudahan kasus AR segera putus,” terangnya.
Setelah mencermati dengan teliti proses persidangan di pengadilan, Panwas harus kuat dalam hal bukti-bukti. Termasuk, dalam menetapkan pasal-pasal untuk menyangkakan pihak yang sedang diproses. “Dalam kasus keterlibatan penyelenggara negara dalam politik praktis, apakah merugikan dan menguntungkan itu, agak susah diukur baik. Karena itu, alat bukti yang kita suguhkan itu harus kuat,” tandasnya.
Untuk perangkat desa dan kelurahan seperti Kepala Dusun (Kadus) atau Kepala Lingkungan (Kaling), baru masuk unsur pelanggaran bila dilibatkan oleh Paslon. Sedangkan bila melibatkan diri, meski pun aktif dalam kegiatan tersebut, hanya dikatagorikan pelanggaran etik. Dalam perkara itu, Panwas kesulitan mencari bukti dan mengkaitkan apakah Kadus atau Kaling itu, dilibatkan Paslon atau terlibat sendiri. “Kalau Kadus atau Kaling sifatnya melibatkan diri, paling kami hanya bersurat ke otoritas terkait. Nanti instansi terkait yang menentukan, apakah masuk pelanggaran etik atau tidak. Malah sejauh ini, khusus Kadus sudah banyak kita rekom ke PMD,” ungkapnya seraya memastikan, Kadus atau Kaling yang melibatkan diri, tidak bisa dipidana. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here