Beranda Lombok Barat Jelang Pilkada, 43 Ribu Warga Belum Memiliki Identitas

Jelang Pilkada, 43 Ribu Warga Belum Memiliki Identitas

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MADALIKA SUHAIMI SYAMSURI

Narmada Sumbangsih Terbanyak

LOBAR— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Barat (Lobar) memastikan bahwa pihaknya sudah menyerahkan data warga pemilih di Lobar yang belum memiliki identitas kepada Dinas Catatan dan Kependudukan (Dukcapil) Lobar. Di mana dari hasil Pencocokan dan pengecekan (coklit) terdapat sekitar 43 ribu penduduk Lobar yang belum memiliki Identitas.
Sehingga pihak KPU menunggu surat keterangan dari pihak Dukcapil Lobar terhadap 43 ribu penduduk tersebut benar merupakan warga Lobar.
“Kita menunggu apakah 43 ribu penduduk itu benar warga Lobar atau tidak,” ujar Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri, saat ditemui di KPU Lobar, kemarin.
Suhaimi mengungkapkan, dari 43 ribu penduduk yang belum memiliki indentitas tersebut tersebar di 10 kecamatan. Di mana tiga terbesar di Kecamatan Narmada dengan 6.245 penduduk, Lembar 6.053 penduduk, dan Gerung 5.705 penduduk. Sedangkan yang paling rendah terdapat di daerah Kecamatan Batulayar sebanyak 1.634 penduduk.
“Yang kecamatan lain itu di atas itu Batulayar. Ini penduduk yang belum memiliki identitas namun tinggal di Lobar,” terangnya.
Menurut dia, jumlah penduduk yang belum memiliki identitas tersebut termasuk juga di dalamnya warga Pemalikan Sekotong. Bahkan untuk Sekotong, kendati tidak begitu tinggi dari Kecamatan Gerung, namun masih dirasa cukup besar dengan jumlah warga di sana.
“Kan di Sekotong itu 4.956 penduduk,” sambungnya.
Diakuinya memang terdapat selisih antara data pihaknya dengan Dukcapil. Sebab berdasarkan data dari pihak dukcapil terdapat sekitar 60 ribu warga yang belum melakukan perekaman. Sehingga nantinya data dari pihaknya akan dicocokan dengan database Dukcapil.
Lantas bagaimana nantinya jika nantinya 43 ribu penduduk itu setengahnya tidak masuk dalam database kependudukan? Suhaimi mengatakan nantinya hal itu akan diserahkan kepada KPU pusat untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diakomodir.
“Intinya nanti Kemendagri yang akan memberikan keputusan nama-nama itu. Misalnya dari 43 ribu itu yang diakui sebagai penduduk Lobar setengahnya, maka setengahnya kita lapor ke pusat,” ujarnya.
Pihaknya pun berharap adanya juga peran serta dari para Paslon untuk mendorong calon pemilih yang masuk dalam pemilih sementara untuk mengecek namanya di kantor desa. Sehingga nantinya jika tidak terdapat dapat langsung melaporkan kepada PPS.
Di samping nantinya pihaknya akan menempelkan pengumuman daftar pemilih sementara di kantor desa mulai dari tanggal 24 Maret sampai 2 April mendatang.
“Bisa jaga nanti dicek secara online,” tadasnya. (cr-win)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here