Beranda Headline APBDes Tertatih, DPMD Ragukan Kinerja Kecamatan

APBDes Tertatih, DPMD Ragukan Kinerja Kecamatan

BERBAGI
DOK/RADAR MANDALIKA Jalalduin

LOTENG—Pelimpahan wewenang kepada pemerintah kecamatan untuk verifikasi penyusunan APBDes hingga kini masih belum membuahkan hasil. Meski sudah berjalan namun masih banyak kekeliruan yang harus diperbaiki. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Tengah merasa pendelegasian tersebut masih kurang efektif. Hal itu dikarenakan masih minimnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki pihak kecamatan.
“Benar-benar waktu tersedot hanya untuk mengurus APBDes ini,” ujar Kepala DPMD Lombok Tengah, Jalaludin.
Meski demikian, pihaknya memaklumi kekurangan tersebut. Dinamika ini menurut Jalal, merupakan barang baru bagi kecamatan. Mengingat pendelagasian wewenang ini baru dimulai sejak tahun ini. Dengan harapan mampu menuntaskan permasalahan keterlambatan penyusunan APBDes di desa.
“SDM yang dimiliki kecamatan juga terbatas. Bukannya mempercepat malah semakin lama penyelesaian penyusunan APBDes,” ujarnya.
Ditambahkan, dari minimnya SDM yang dimiliki kecamatan ini mengakibatkan banyak yang belum paham benar terkait penyusunan APBDes tersebut. Di samping itu, diakui Jalal jika SDM di desa yang juga masih dirasa minim. Sehingga banyak desa yang belum bisa menyelesaikan APBDes hingga saat ini. Dari data yang dimiliki, dibandingkan Maret 2017 lalu, capaian penyelesaian APBDes mencapai 98 desa. Namun pada Maret tahun ini, APBDes yang bisa terselesaikan hanya sekitar 30 desa.
“APBDes sampai saat ini masih tertatih. Kami harap ini bisa segera selesai dan desa bisa segera mempergunakan anggarannya,” tuturnya.
Menanggapi tudingan itu, Camat Praya Tengah, Sahri justru dengan tegas menolak disebut tidak memiliki SDM yang mumpumi. Mengingat, saat ini pihaknya sudah mulai membentuk tim verifikasi yang sudah berjalan dan bekerja. Jika disebut SDM menurutnya tidak bisa sepeti itu. Karena dalam pelaksanaannya, pihaknya melibatkan berbagai unsur yang mumpuni. Seperti pendamping teknis desa, pendamping desa, kordinator PNPM GSC serta beberapa tenaga teknis kecamatan yang sudah terlatih.
“Kalau dibilang tidak siap kami tidak terima. Karena kami sudah menjalankan semuanya,” tegasnya usai mengikuti rapat persiapan STQ XXV di kantor bupati Lombok Tengah, siang kemarin.
Sementara itu, pihaknya juga merasa geram ketika disebut-sebut sebagai salah satu faktor penghambat rampungnya APBDes. Sahri menegaskan itu semata-mata bukan karena kurangnya SDM di kecamatan. Namun karena aturan yang rumit, membingunkan serta seringkali berubah-ubah. Sehingga aturan tersebut yang membuat bingung hingga pada pelaksanaannya seringkali menemui kesulitan.
“Jangan hanya bisa salahkan kami di kecamatan saja. Tapi itu aturan juga tolong diperjelas,” tuturnya.
Dalam hal ini, pihaknya meminta untuk petunjuk teknisnya yang ada dikelompokan menjadi satu saja. Sehingga menjadi gampang diadopsi mulai dari Perda, Perbup, sampai petunjuk teknis. Untuk itu, ada baiknya di dalam petunjuk teknis pelaksanaan harus dijabarkan dengan jelas. Sehingga tidak membuat bingung terutama pihak desa.
“Itu sebenarnya yang menjadi kendala utama. Kalau sekedar kritik kami juga bisa, tapi yang membangun,” pungkasnya. (bam)

BERBAGI
Artikel sebelumyaPerusda Mati Suri
Artikel berikutnyaCalo PLN Marak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here