Beranda Lombok Timur Tanpa Aturan, Rekrutmen Honda Kacau

Tanpa Aturan, Rekrutmen Honda Kacau

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA PENJELASAN: BKPSDM Lotim saat memberikan penjelasan pada Pansus tentang mekanisme rekrutmen tenaga honor daerah, di kantor DPRD Lotim, kemarin.

LOTIM – Panitia Khusus (Pansus) tenaga honorer daerah (Honda), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur (Lotim) terus bergerak mencari fakta-fakta. Beberapa pihak sudah dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), kemarin.
Hasil penggalian data berdasarkan keterangan BKSPDM, Pansus tenaga honor daerah menilai, rekrutmen tidak memiliki aturan jelas. Standar Operasional Prosedur (SOP), juga tidak ada. Sehingga itu membuat pengangkatan menjadi tak jelas dan kacau.
Ketua Pansus tenaga honor daerah, H Lalu Hasan Rahman mengatakan, jumlah kebutuhan pegawai di Lotim sebanyak 18736 orang. Sedangkan kekurangan PNS sebanyak 8.197 orang. Dari kekurangan tersebut, tidak dilaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48 dan 56. Seharusnya, proses pengangkatan tenaga honor daerah melalui pengajuan pada Kemenpan, dan sesuai SOP.
Kemudian proses pengangkatan honor daerah melalui proses pengusulan ke Kemenpan RB atau Kantor Regional X Bali. Namun rupanya, semua proses itu tidak dilakukan, sehingga pengangkatan tenaga honor menjadi tidak jelas.
“Harusnya, pengangkatan itu berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab). Ini pengangkatannya berdasarkan kepentingan,” tegasnya.
Pengangkatan honor daerah berdasarkan ABK dan Anjab, wajib dilakukan. Hasil ABK dan Anjab tersebut, dilaporkan ke Kemenpan untuk dianalisis kembali. Nantinya, Kemenpan RB akan melihat berdasarkan hasil analisis diterimanya, karena memang gaji honor daerah menggunakan APBD maupun APBN, yang dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Bupati.
“Pengangkatan honor daerah ini, mereka tidak pernah bersurat ke Kemenpan RB, berapa kebutuhan, porsi apa saja, dan sebagainya. Bagaimana tidak kacau balau,” tegasnya lagi.
“Pantas saja SK tidak tertata baik. Ada yang keluar dari seorang kepala dinas, ada keluar dari kepala sekolah dan lainnya,” imbuhnya.
Keterangan BKPSDM yang paling mengusik Pansus adalah, sistem rekrutmen tenaga honor ini ada yang melalui pribadi dan adapula kolektif. Artinya, diusulkan secara pribadi dan diteruskan ke Bupati, kemudian Bupati mengeluarkan SK. Jika itu bersifat kolektif, jelas melalui proses tes dan sebagainya. “Jadi proses rekrutmen honor daerah ini, lebih baik proses terbuka sistem CPNS. Sehingga jelas dan transparan,” ungkapnya.
Pansus pun akan meminta agar ada peraturan Bupati, yang memayungi semua tenaga kontrak. “Kami rasa, tidak masalah mereka dipayungi Bupati. Harus juga ada SOP dibuat Bupati, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti SOP itu. Jadi mereka tidak bisa main tendang dan mengangkat honorer baru,” pungkasnya. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here