Beranda Politik Panwas Tegur Kampanye Ilegal

Panwas Tegur Kampanye Ilegal

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I/ RADAR MANDALIKA PANTAU : Ketua Panwaslu Lotim saat memantau aktivitas kampanye Paslon di wilayah selatan Lotim, kemarin.

LOTIM – Kampanye pasangan calon (paslon) bupati maupun gubernur, terus diawasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten sampai tingkat Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL). Selama kampanye berlangsung, tak sedikit rekomendasi dilayangkan terhadap paslon yang melanggar aturan. Termasuk menghentikan kampanye ilegal.
Ketua Panwaslu Kabupaten, Retno Sirnopati kepada Radar Mandalika, kemarin mengatakan, koordinasi antar penyelenggara sampai tingkat terbawah, terus dilakukan. Terutama, terhadap penanggungjawab kampanye maupun tim pemenangan paslon. Mereka yang melakukan kampanye tanpa ijin, tanpa pandang bulu langsung diminta tidak melanjutkan.
Beberapa lokasi kampanye yang mendapat teguran Panwas dan meminta dihentikan, seperti terjadi di wilayah Kecamatan Keruak dan Kecamatan Aikmel. Bahkan, sudah lima kampanye yang mendapat teguran dari Panwaslu maupun Panwascam. “Seringkali pada setiap kampanye ilegal yang kita tegur, mereka berkilah pertemuan keluarga besar dan sebagainya. Padahal, jelas-jelas kampanye dilengkapi APK dan penyampaian visi dan misi,” tegasnya.
Lanjut Retno mengungkapkan hasil pantauannya sejauh ini, masih ada pemahaman paslon, bahwa jadwal kampanye yang sudah ditetapkan KPU dianggap cukup. Dasar jadwal itu, menjadi alasan para paslon tidak melaksanakan pemberitahuan pada Panwaslu kabupaten. Namun, Panwas tidak mau kecolongan, sehingga terus melakukan pantauan.
“Kalau kampanye dialogis sesuai dengan aturan, dengan melayangkan surat pemberitahuan. Akan tetapi di luar itu, banyak yang tidak sesuai ketentuan,” ujarnya.
Selain melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye, Panwas hingga tingkat PL juga terus mengawasi APK paslon yang tak sesuai ketentuan. Terakhir kemarin, Panwascam menertibkan APK pasangan nomor urut tiga, yang terpasang di billboard Taman Rinjani Selong. APK ditertibkan karena melanggar aturan.
“Setiap penertiban APK yang melanggar aturan, masih ada intimidasi terhadap penyelenggara terutama PL. Tapi, karena itu risiko tugas, aturan tetap kita tegakkan,” tegasnya.
Soal pengawasan kampanye hitam (black campaign) melalui media sosial (medsos), sampai saat ini Pawaslu belum menemukan adanya pelanggaran. “Sejauh ini, kami belum ada menerima laporan kampanye hitam melalui medsos,” pungkas Retno. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here