Beranda Headline KPK Tahan Lima Dewan Kota Malang

KPK Tahan Lima Dewan Kota Malang

BERBAGI
Anggota DPRD Kota Malang HM Zaenudin saat akan dibawa ke Rutan, Jakarta Rabu (28/3) (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)

 

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan lima orang anggota DPRD Kota Malang, yang menjadi tersangka terkait kasus dugaan suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Sebelum mereka ditahan, kelima orang tersangka dalam kasus tersebut, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan perdana oleh penyidik KPK sejak pagi hari.

Usai diperiksa, kelima orang tersebut keluar gedung KPK mengenakan rompi tahanan KPK warna oranye. Mereka keluar secara bergantian. Pertama Zainudin, kemudian disusul Suprapto, Wiwik, Salamet, dan Mohan Katelu.

Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, mereka akan ditahan di Rutan terpisah untuk penahanan 20 hari pertama.

“SAL (Salamet), MKU (Mohan Katelu) di Rutan Polres Jakarta Selatan, MZN (H.M. Zainuddin AS) di Rutan Klas 1 Jakarta Timur cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur, SPT (Suprapto) dan WHA (Wiwik Hendri Astuti) di Rutan Klas 1 Jakarta Timur cabang KPK,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (28/3).

Sementara itu, dari enam orang yang sedianya diperiksa hari ini, ada salah seorang tersangka yang tidak memenuhi panggilan penyidik KPK, yakni SAH (Sahrawi).

Sebelumnya KPK telah menahan tujuh orang tersangka pada kasus yang sama pada Selasa malam (27/3). Ketujuh orang tersebut adalah Mochammad Anton, Heri Pudji Utami, Abd Rachman, Hery Subiantono, Rahayu Sugiarti, Sukarno, dan Yaqud Ananda Gudban.

Dalam kasus ini, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Wali Kota Malang periode 2013-2018 Moch Anton sebagai tersangka. Orang nomor satu di Kota Apel tersebut ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap senilai Rp 700 juta terhadap 18 anggota dan Pimpinan DPRD Kota Malang. Suap dilakukan untuk memuluskan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

“MA selaku Wali Kota Malang diduga memberi hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya atau untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,” terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (21/3).

Selain Anton, sebagai pihak penerima suap, sebanyak 18 Anggota dan Pimpinan DPRD Kota Malang juga turut ditetapkan tersangka. Mereka antara lain Wakil Ketua DPRD Malang periode 2014-2019, Zainudin; Wiwik Hendri Astuti, kemudian Anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 Suprapto; Sahrawi; Salamet; Mohan Katelu; Sulik Lestyowati; Abdul Hakim; Bambang Sumarto; Imam Fauzi; Saiful Rusdi; Tri Yudiani; Heri Pudji Utami; Hery Subianto; Ya’qud Ananda Budban; Rahayu Sugiarti; Sukarno. H. Abdul Rahman.

Atas perbuatannya, sebagai pihak pemberi suap, Anton disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara sebagai pihak penerima suap, sebanyak 19 Anggota dan Pimpinan DPRD disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

(ipp/JPC)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here