Beranda Mataram Tiga Perda Diketok, Satu Dipending

Tiga Perda Diketok, Satu Dipending

BERBAGI
REPERDA

MATARAM—Tiga dari empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hak Inisiatif DPRD Kota Mataram, melaju mulus ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Yakni Raperda tentang Pemakaman, Raperda tentang Sistem Inovasi Daerah, dan Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Waralaba. Sedangkan Raperda tentang Penyelenggaraan Izin Pemakaian Tanah dana atau Bangunan belum dapat ditetapkan menjadi Perda.
“Raperda ini perlu kajian mendalam dari tim ahli dan pakar-pakar hukum di Kota Mataram,” kata Ketua Pansus Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Izin Pemakaian Tanah dana atau Bangunan belum dapat ditetapkan menjadi Perda, HM Noer Ibrahim.
Menurut Noer, kajian mendalam diperlukan agar Raperda itu tidak tumpang tindih. Hal serupa dikatakan Farhan, saat membacakan laporan kerja gabungan Pansus terhadap pembahasan empat Raperda.
“Substansi yang diatur dalam batang tubuhnya masih memerlukan waktu untuk dilakukan kajian mendalam, baik oleh Pansus maupun eksekutif,” ujarnya,
Terutama terkait pengaturan kewenangan di bidang perencanaan penggunaan tanah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong yang ditelantarkan. Serta mengganggu estetika kota milik pemerintah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, instansi vertical, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. “Raperda perlu disesuaikan dengan RTRW, RTDR dan peraturan perundangan-undangan lainnya,” imbuh Farhan seraya mengatakan, jika Raperda ini akan difinalkan saat pembahasan paket Raperda berikutnya.
Kepada eksekutif, utamanya OPD terkait diminta dalam waktu tidak terlalu lama setelah Perda diundangkan segere menyusun Peraturan Wali Kota (Perwal)-nya. Sebagai petunjuk teknis dalam melaksanakan tiga Perda yang telah ditetapkan.
Sementara Plt Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana mengapresiasi kesungguhan seluruh anggota dewan yang telah menyusun, membahas serta mengkaji materi tiga Raperda. Sehingga, menghasilkan materi Perda yang maksimal dan aplikatif. “Dengan ditetapkannya Perda ini, kita mempunyai instrumen hukum yang jelas. Dalam mengimplementasikan program dan kegiatan pemerintahan, untuk percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada publik,” jelasnya. (rin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here