Beranda Headline Lagi, Aktivis Lobar Duduki Kantor Dewan

Lagi, Aktivis Lobar Duduki Kantor Dewan

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA DISKUSI: Suasana hearing yang berlangsung di ruang sidang DPRD Lobar, kemarin.

LOBAR—Setelah beberapa hari sebelumnya melakukan hearing ke kantor DPRD Lobar, kalangan aktivis pergerakan Lobar kembali menggelar hearing untuk kedua kalinya. Hearing ini pun masih berkait persoalan tata ruang, program aspirasi dan polemik tambahan anggaran pada APBD.
Pasalnya pada hearing sebelumnya kalangan aktivis itu tidak bertemu dengan kalangan dewan yang saat itu sedang berada di luar kota untuk melakukan kunjungan kerja (Kunker).
Dalam hearing yang diterima langsung oleh unsur pimpinan DPRD dan anggota itu, cukup banyak pertanyaan yang dilontarkan para aktivis. Salah satunya mengenai dugaan oknum dewan yang mendominasi program aspirasi.
Sebab beberapa SKPD yang ditanyai terkait program fisik dan pengadaan, mengaku sudah dialokasikan menjadi program aspirasi.
“Inilah yang membuat kecemburuan kontraktor lokal. Ada beberapa dewan yang memonopoli aspirasi ini, padahal dalam aturan tidak ada satupun pasal membolehkan dewan memainkan proyek. Hal ini jelasnya harus menjadi evaluasi,” ujar Erwin Ibrahim salah seorang aktivis.
Sedangkan terkait dengan dugaan pengelembungan APBD, salah seorang aktivis lainnya, Munawir mempertanyakan ketegasan dewan untuk menyikapi persoalan penambahan APBD itu. Ia pun menuding jika dewan secara kolektif melakukan pengesahan.
“Lantas yang menjadi pertanyaan kenapa ada anggaran lebih di luar pengesahan APBD. Ini jadi pertanyaan kami, kok dewan membiarkan begitu,” tanya dia.
Menanggapi hal itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lobar, Munawir Haris menyampaikan perlunya saat pembahasan turut melibatkan kalangan civil sociaty atau LSM. Hal ini agar bisa diantisipasi terjadinya miss komunikasi seperti yang terjadi saat ini.
Sementara terkait persoalan mekanisme APBD, ini tidak sesederhana seperti disampaikan oleh kalangan aktivis. Mengingat jadwal pengesahan APBD antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota tidak linier.
“Ketika hasil evaluasi di provinsi itu, ada masukan transferan dari pusat (anggaran tambahan) di APBD. Itu dibolehkan menurut aturan, asalkan melalui proses. Memang sampai hari ini belum ada jawaban dari provinsi terkait surat yang dikirim kabupaten,” jelas Politisi PAN ini.
Sementara itu Wakil Ketua III DPRD Lobar, H Sulhan Muchlis Ibrahim memaparkan bahwa jangan sampai akibat polemik anggaran tambahan ini mengorbankan kepentingan masyarakat. Sebab jika anggaran ini ditunda untuk dieksekusi akan banyak program yang menyentuh masyarakat yang batal terlaksana.
“Mana lebih banyak manfaat dan mudaratnya? Inilah yang perlu diperhatikan oleh kawan-kawan juga,” ujarnya.
Sedangkan terkait pokok pikiran aspirasi itu, pihaknya sudah mencoba mengantisipasi terkait tudingan itu. Bahkan pihak eksekutif dan legislatif sudah membuat beberapa kesepakatan.
Mulai dari kalangan dewan tidak boleh mengintervensi pada SKPD dan pihak yang menandatangani kontrak langsung perusahaan terkait sehingga tidak terjadi monopoli. Termasuk tidak boleh mengatasnamakan dewan ataupun eksekutif terhadap suatu program.
“Jika ada oknum anggota dewan menerima komitmen terhadap pekerjaan tersebut, itu tidak boleh. Jangankan dewan, eksekutif juga tidak boleh. Silakan kalau di luar ini, ada masyarakat, NGO dan APH untuk dikoreksi,” pungkasnya. (cr-win)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here