Beranda Wisata DPRD NTB Bakal Turun ke Kuta

DPRD NTB Bakal Turun ke Kuta

BERBAGI
KEK MANDALIKA

MATARAM – Polemik yang muncul di tengah pembangunan dilakukan pihak PT. ITDC disikapi DPRD NTB daerah pemilihan (Dapil) Lombok Tengah.

Anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Hanura H Burhanuddin berjanji akan turun ke lapangan ( Kuta, Red ) mengecek apa yang menjadi persoalan. Belum lagi setelah mendengar komentar pedas warga di media.

“Sikap DPRD NTB tentu akan melakukan klarifikasi dan turun ke lapangan, apa yang sesungguhnya terjadi terkit pengusuran kepada warga di Kuta,” tegasnya kepada Radar Mandalika, kemarin.

Menurut Bur, setiap penggusuran terhadap rumah warga yang dilakukan secara sepihak, terlebih lagi dengan  kekerasan  bisa saja  melanggar nilai-nilai kemanusiaan atau dengan kata lain, melanggar HAM.

“Masyarakat sesungguhnya kerap kali menghadapi hal serupa dengan ITDC sejak awal pembebasan,” terangnya.

Bur menegaskan, para pihak terkait dengan persoalan tanah ini,  manakala berhadapan dengan warga harus dilakukan dengan pendekatan, koordinasi dan membangun kesepahaman bersama baik ITDC maupun warga.

“Kita tidak boleh terlalu berpihak kepada pengusaha termasuk pihak ITDC , sementara mengabaikan keberadaan masyarskat setempat,” sentilnya.

Selanjutnya, soal pihak ITDC mengklaim sudah memberikan informasi berupa peringatan kepada warga sebelum penggusuran, Bur menekankan agar itu tetap dilakukan aturan yang ada.

“Dari dulu memang klaim ITDC bahwa di setiap tindakan penggusuran telah memberi informasi atau peringatan  kepada masyarakat. Namun kenyataannya masyarakat tidak menerima. Ada apa ini?” tanyaknya.

Namun, dia berharap permaslahkan tersebut bisa diselesaikan dengan baik oleh pihak ITDC dan warga. “Intinya selesaikan dengan baik,” pintanya.

Sementara itu, pemilik lahan dan bangunan L Erwin Martakota menegaskan, pengusuran dilakukan pihak ITDC dikawal aparat kepolisian telah melakukan pelanggaran berat. Sebab, pihak ITDC sudah melakukan perlawanan atas hasil putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 335/52.02.600.13/IV/2015.

“Jadi kapasitas ITDC apa melakukan penggusuran. Hanya pihak pengadilan yang bisa melakukan penggusuran,” tegas Erwin, tadi malam.

Dalam penggusuran itu juga, Erwin sudah melaporkan tindakan pelanggaran dilakukan pihak ITDC dan pihak Polres ke Mapolda NTB. “Sudah kami laporkan,” ungkap dia.

Saat ini, apapun langkah dilakukan pihak ITDC tetap salah. Pasalnya, dia melakukan perlawanan karena memegang mengacu putusan pengadilan yang menguatkannya bahwa tanah yang ditempatinya, secara mata hukum sah miliknya.

“Apalagi yang harus dipersoalkan. Kami akan minta pihak ITDC menganti rugi dampak penggusuran. Ini juga mencoreng citra institusi Polri,” jelas dia.(cr-can/r1)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here