Beranda Headline Warga Minta ITDC Minggat

Warga Minta ITDC Minggat

BERBAGI

PRAYA — Warga yang tergabung dalam Paguyuban Bile Sungkawe dan keluarga besar Lalu Erwin Martoka warga Desa Kuta, Kecamatan Pujut melakukan aksi besar-besaran ke kantor DPRD Loteng, kemarin.

Warga meminta agar pihak PT. ITDC angkat kaki (minggat, Red) dari Lombok Tengah. Pasalnya, ini dampak dari adanya intimidasi dilakukan oknum pihak ITDC kepada warga di Kuta. Sebelumnya, pihak ITDC  Kamis (15/02) lalu telah melakukan penggusuran secara sepihak tanpa koordinasi terhadap bangunan milik warga di tanah Lalu Erwin Martakota  di Dusun Ketapang.

Dimana, sejumlah bangunan yang terkena penggusaran di antarnya, satu buah bangunan rumah permanen, tiga bungalow,  satu tower penampung air, satu aula, enam berugak, dua gazebo, intalasi air dan sejumlah pohon yang ditanam warga sejak tahun 1970 silam.

Korlap aksi, Lalu Pringhadi mengatakan, kedatanganya bersama warga untuk menyampaikan kekecewaan kepada pihak ITDC yang melakukan penggusurusan sepihak. Sehingga, menurutnya  perbuatan pihak ITDC ini, dinilai tidak berprikemanusian serta telah melanggar HAM.

“Kami meminta agar PT ITDC angkat kaki dari wilayah Lombok Tengah,” katanya tegas.

Kata dia, dampak tidak adanya pemberitahuan adanya pengusuran itu, selain pendapatan warga yang hilang tempat tinggal. Sehingga mereka terpaksa harus tidur sekitar lokasi bangunan yang digusur.

“Kami sangat merasa tersiksa lagi adalah karena tidak punya tempat tinggal, anak maupun cucu kami  sekarang sudah diserang penyakit,” ungkap dia.

Menurutnya, penggusuran sepihak yang dilakukan PT ITDC tersebut telah menginjak-ijak azaz fundemental negara, yaitu pancasila dan UUD 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu , penjajahan harus  dihapus.

“Kami bukan menolak ITDC melakukan pembangunan di tanah itu. Harusnya sebelum dilakukan penggusuran ada pemberitahuan dulu agar kami bisa siap-siap,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga sangat meyangkan aparat kepolisian sebagai penegak hukum yang seharus berdiri adil di tengah-tengah masyarakat. Namun, memihak berpihak kepada perusahaan PT ITDC tersebut.   Mereka membantu ITDC turun ke lapangan dengan membawa senjata lengkap untuk melakukan penggusuran.

“Kami juga pertanyakan aparat kepolisian yang ikut membantu ITDC,” ujarnya.

 

Sementara, Ketua Peguyuban Bile Sungkawe, HL Ranggalawe menambahkan, sebanranya pihaknya akan membawa massa 500 ribu orang.  Hanya saja untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan, pihaknya menunda.  Tapi pihaknya percaya kepada DPRD akan mendengarkan segala keluhan dari masyarakatnya.

“Kalau tidak direspons, kami tidak segan untuk melakukan hering ke Menteri BUMN maupun Istana negara,” ancam Ranggalawe.

Ditambahkan, warga yang mengadu ke DPRD tidak ingin mencari masalah, mereka hanya meminta DPR sebagai penengah agar menakan pihak PT ITDC untuk mengganti rugi atas bangunan yang mereka digusur itu.

“Kam tidak main-main,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD Loteng, H Lalu Rumiawan yang menerima massa aksi menegaskan, segala keluhan warga tentang penggusuran dilakukan PT ITDC akan pihaknya tampung dan sampaikan kepada pimpinan DPRD, untuk bersama-sama mencarikan solusinya.

“Kami akan sampaikan keluahan masyarakat ini melalui Forkopinda,” janjinya.

Rumiawan menegaskan, seharusnya untuk persoalan ini, semua instansi terkait seperti perkwakilan ITDC maupun aparat kepolisian harusnya hadir dalam pertemuan ini. Tapi mereka semua tidak hadir. “ Saya sangat sesalkan,” kata dia.

 

Terpisah, Jendral Afair KEK Mandalika I Giusti Lanang Brata Suta yang dikonfirmasi menyangkal semua tudingan yang ditujukan kepada pihaknya. Menurutnya, ITDC sudah menjalankan semua aturan dan perosedur yang ada.

“Sebelum penggusuran sudah diberikan peringatan selama tiga kali, baik secara lisan maupun tertulis. Tapi tidak diindahkan,” tegasnya.

Bahkan saat melakukan penggusuran juga dilakukan pengawalan oleh aparat kepolisian karena kepolisian juga sudah memahami kondisi yang sebenarnya. Oleh ITDC juga hanya menerima pelimpahan lahan dari pemerintah pusat.

“Jadi lahan itu saat diterima sudah kelir dan tidak adan persoalan, sudah dibeli tahun 1997 dan sudah ada sertifikat pengalihan hak,” jelasnya. (jay/r1)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here