Beranda Wisata Pembangunan Delapan Lajur Terancam Gagal

Pembangunan Delapan Lajur Terancam Gagal

BERBAGI

50 Miliar Dialihkan ke NTT

MATARAM – Kabar mengejutkan untuk warga Lombok Tengah dan NTB pada umumnya. Mimpi segera dilakukan pembangunan delapan lajur dari bandara menuju Kuta, Kecamatan Pujut terancam gagal. Pasalnya, anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 50 miliar kini dialihkan pemerintah pusat ke Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dimana, pembangunan jalan delapan lajur dengan lebar 90 meter dan panjang 17 Kilo Meter (km) yang ditaksir akan menelan anggaran Rp 1,1 triliun.

 

Dari perkiraan yang ada, anggaran untuk pembebebasan lahan lokasi pembangunan delapan lajur dari pusat sebesar Rp 425 miliar.

 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Provinsi NTB, Weda Magma Ardi menjelaskan, penundaan pengerjaan jalan itu akibat masih ada dua pemamahan atau persepsi, soal lintasan antara pemerintah kabupaten.

“50 miliar sudah dipindahkan ke NTT,” ungkap Ardi saat dikonfirmasi via ponsel di Mataram, kemarin.

 

Ardi menjelaskan, Feasibilty Studi (FS) dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan keinginan Pemerintah Kabupaten. Dimana, Pemkab Loteng menginginkan jalur atau lintasan jalan itu berlenggok – lenggok, sehingga tentu sesuai analisa pihak kementerian akan membuat anggaran lebih membengkak. Imbas lainya, sisa galian tanah jika mengikuti keinginan Pemkab, sangat banyak. Hal lainnya juga akan melintasi perkampungan warga.

“Kalau Pemkab Loteng mau diikuti rencananya, lebih dari 17 KM jadinya. Kan ada pembengkakan anggaran,” jelas Ardi.

Pengalihan keuangan untuk pembebasan lahan ini, amat disayangkannya. Padahal NTB khususnya Loteng akan berdampak pada pembangunan dan peningkatan ekonomi warganya.

“Setelah masalah ini muncul baru Loteng mengeluarkan FS, tentu tidak mungkin,” ujarnya.

 

Terpisah, Sekda Kabupaten Lombok Tengah, HM Nursiah yang dikonfirmasi via ponsel tak ingin disalahkan. Pemda Loteng, kata Nursiah sangat siap dengan rencana pembangunan jalan tersebut. Bahkan, sudah mengajukan anggaran pembebasan lahan melalui APBD Murni 2018 jika untuk 2 km, namun melalui kajian tim apprisel.

 

Nursiah menuding, permunculan maslah ini disebabkan kurangnya koordinasi pihak Balai Jalan Nasional Perwakilan NTB. Pemkab Loteng hanya diundang rapat satu kali oleh BJS. Setelah itu tidak ada koordinasi lagi.

 

“Pemkab Loteng, sudah keluarkan rekomendasi BKPRD, amdal dan itupun tidak ada koordinasi lanjutan,” sesal Nursiah.

 

Dia berharap, apa yang sudah menjadi rencana tersebut supaya direalisasikan dalam mendukung kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika. Artinya, kembali diprogramkan lagi, jangan sampai dihapus.

“Intinya kami tetap siap mengingat ini menjadi kebutuahan daerah,” jelas Nursiah. (cr-jho/r1)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here