Beranda Kriminal Mantan Kades Langko Dibui

Mantan Kades Langko Dibui

BERBAGI
ILUSTRASI

PRAYA – Akhirnya, penyidik  Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Lombok Tengah menahan (membui, Red) mantan Kades Desa Langko, Kecamatan Janapria, SN kemarin.

SN ditahan karena diduga telah melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 subsidair pasal 9 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi.

Kasus yang melilitnya saat masih menjabat Kades kala itu, dugaannya SN melakukan tidak pidana korupsi pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015.  Sesuai hasil gelar perkara dan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuanganan (BPK) RI Perwakilan NTB menyebutkan, jika kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPKN) ditemukan adanya kerugian negara Rp 249 juta.

Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles P Girsang mengatakan, kasus korupsi ADD dan DD ini merupakan kasus dua tahun lalu. Dari hasil pemeriksaan tersangka tidak bisa mempertanggungjawabkan secara penuh penggunaan ADD dan DD.

“Laporan pertanggungjawaban yang dibuat tersangka banyak fiktif,  dan hasil pekerjaan fisik juga banyak tidak sesuai,” beber Rafles, kemarin.

Rafles menyatakan, sebelum dilakukan penahanan terhadap tersangka kemarin, pihaknya melakukan pemeriksaan dari pukul 09.00 Wita, kemudian gelar pekara bersama dengan pimpinan. Berdasarkan pertimbangan salah satunya untuk memudahkan proses melengkap berkas yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan serta agar tersangka tidak melarikan diri.

“ Makanya kami tahan,” ujar Rafles.

Dalam mengungkapkan kasus ini kata Rafles, pihaknya dari awal sudah melakukan pemeriksaan kepada puluhan saksi. Ditambahkan dia, dengan ditahannya mantan Kades ini, pihaknya harapkan menjadi pembelajaran bagi Kades lainya.

“Apalagi sekarang pengawasan sudah semakin ketat,” ujarnya.

 

Sementara itu, mantan Kades Langko SN tetap menyangkal menikmati ADD dan DD. Dia tetap keras dan mengaku tidak bersalah. “Saya tidak tahu dimana titik penyimpangan, karena hasil pemeriksaan dari Inspektorat tidak ditemukan kerugian negara,” katanya.

Disinggung mengenai uang peganti temuan kerugian negara ini? Ia mengaku belum ada arahan dari pihak kepolisian. Jika memang pihaknya diminta untuk mengganti, apa yang harus diganti karena ia merasa tidak merasa bersalah.

“Nantilah kita lihat, hari ini saya datang karena dipanggil,” tuturnya.

SN mengaku, kasus ini sudah sangat lama dan yang melaporkannya sebelumnya adalah anggota Badan Pengawasan Desa (BPD) sendiri.  “Memang saat saya menjabat saya tidak terlalu akrab dengan anggota BPD,” sebutnya.(jay/r1)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here