Beranda Pendidikan Dewan Minta Dikbud Turun

Dewan Minta Dikbud Turun

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Hj Wartiah

 

MATARAM – Bocornya naskah soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris di Kabupaten Lombok Tengah mengundang wakil rakyat di Udaya bicara.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dinilai telah teledor dalam persoaln ini. Kejadian ini telah merusak marwah harkat pendidikan itu sendiri. Bahkan jika pembocoran dilakukan dengan sengaja dan juga masih tidak menutup kemungkinan bisa masuk ranah pidana, sebab masuk tindakan penipuan. Dalang yang berbuat di balik itu harus dicaritahu.

Ketua Komisi V DPRD NTB, Hj Wartiah melihat kejadian ini sangat memprihatinkan. Kasus itu menyangkut kredibiltas dari sekolah itu sendiri dan juga penyelenggara pendidikan. Dalam hal ini, pimpinan DPW PPP NTB itu meminta agar Dikbud segera menurunkan tim mencaritahu apa dan siapa yang menyebabkan adanya pembocoran naskah soal tersebut.

Dikbud sebagai lembaga yang mengajarkan para siswa untuk jujur. Informasi yang didapatkan komisi V bahwa yang sengaja melakukan pembocoran naskah itu hanya sekolah vaforit tentu hal itu tindakan yang tidak baik.

“Kami juga akan investigasi tersendiri,” janji tegas Wartiah.

“Dikbud juga perlu diinvestigasi ini,” tambah Wartiah.

Kejadian ini, kata Wartiah merupakan tanggungjawab dari komisi terkait sehingga sebagai komisi yang menaungi salah satunya pendidikan pun akan segera menyelidiki. “Tidak menutup kemungkinan kami akan panggil Dikbud,” ancamnya.

Komisi V terlebih dahulu akan melihat kondisi atau langkah Dikbud dalam menyikapi persoaln tersebut. nantinya dengan refrensi yang didapatkan akan dijadikan acauan mengambil langkah berikutnya.

“Kita tunggu dulu perkembangannya,” kata Wartiah.

Wartiah mengaku, kejadian ini merupakan salah satu bentuk yang bisa membuat masyarakat resah. Tidak hanya itu tentu sangat konyol ketika prestasi yang didapatkan sekolah dilakukan dengan sikap kecurangan.

Selama ini, Komisi V mengaku komunikasi dengan Dikbud baik apalagi pembahasan tentang perda pendidikan atau hal lain yang diperlukan instansi partner kerja tersebut. “Kalau kebocoran ini, maka harus dipelajari siapa sumbernya,” jelasnya

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, HMS Kasdiono menambahkan, persoalan pembocoran naskah ujian maslah klasik yang biasanya terjadi setiap tahun. Menurut Kas, itu dalam menyikapi persoalan harus diubah sistem yang diberlakukan Dikbud kepada para siswanya. Kas melihat sistem itu membuat kesan ujian adalah hal yang sangat menakutkan bagi siswa.

“Saya melihat sistemnya yang harus dipikirkan bersama,” sebut Kas.(cr-jho/r1)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here