Beranda Headline Revisi Perda Inisiatif Zakat Perlu Dikaji

Revisi Perda Inisiatif Zakat Perlu Dikaji

BERBAGI

LOTIM — Dalam rapat paripurna revisi Peraturan Daerah (Perda) inisiatif tentang pengelolaan zakat, Penjabat Sementara (PJS) Bupati Lombok Timur, memberikan jawaban atas perda inisiatif dewan itu. Dalam jawabannya, meminta revisi Perda inisiatif tentang pengelolaan zakat itu, agar dikaji dari semua aspek. Baik aspek yuridis, akademis, sosial dan lainnya, demi kemandirian ekonomi umat.
PJS Bupati Lotim, H Ahsanul Khalik, kemarin mengatakan, kebutuhan regulasi daerah menjadi suatu hal yang sangat penting. Kajian yuridis harus dilakukan secara menyeluruh. Untuk melakukan penyempurnaan Perda harus meliputi semua aspek yang ada. Bukan saja secara teoritis, sosial, kebudayaan, geografis dan lainnya. Akan tetapi bagaimana penyempurnaan itu, dengan melakukan kajian atau telaah secara pilosofis zakat, sebagai salah satu rukun islam untuk di implementasikan. Sehingga, Perda inisiatif ini, betul-betul konseptual dan penerapannya.
Kajian menyeluruh itu sambungnya, sekaligus sebagai jawaban atas munculnya persepsi adanya muatan politis atas pengajuan revisi Perda pengelolaan zakat ini.
“Idealnya masalah pengelolaan zakat, diharapkan dapat menunjang kemandirian ekonomi daerah. Dimana, muzakki (pemberi zakat) dapat didistribusikan pada mustahik (penerima zakat), dan dikelola penyalurannya secara akuntabel,” tegasnya.
Dikatakan Ahsanul, eksekutif memiliki keinginan sama dengan legislatif, bagaimana mengembalikan fungsi zakat pada zaman rasul. Zakat merupakan bentuk kependulian terhadap sesama, baik di tingkat lokal atau regional.
“Kami eksekutif memandang perlu adanya perubahan regulasi ini. tapi untuk pembahasan lebih lanjut, perlu menyepakati bersama melalui kajian mendalam. Sehingga menghasilkan produk hukum yang bisa menjadi penunjang kemandirian ekonomi rakyat,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Lotim HM Khairul Rizal, mengaku senang pengajuan Perda Inisiatif pengelolaan zakat ini diterima baik PJS Bupati. Dikatakannya, tentu nanti akan duduk bersama untuk penyempurnaan draf yang sudah dibuat dewan, kaitan dengan pengelolaan zakat.
“Nanti kita akan undang semua pihak seperti bagian hukum Sekretariat Daerah (Setda), staf ahli, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Baznas Provinsi, untuk melakukan penyempurnaan,” ucap Rizal.
Soal anggapan Perda inisiatif ini muatan politis, baginya baru bisa dianggap nuansa politis, jika Perda inisiatif ini diusulkan sekarang. Akan tetapi, Perda inisiatif ini sudah diusulkan pada tahun lalu.
“Ini kaitan dengan tanggungjawab pemerintah di dalam mengelola dan mendistribusikan dana umat. Kalau menekan PNS dipotong gajinya, tentu Dewan punya tanggungjawab, bahwa uang yang sudah dipotong harus terdistribusi dengan benar,” tutupnya. (fai/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here