Beranda Pendidikan Penuhi Hak Anak di SRA

Penuhi Hak Anak di SRA

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA PROGRAM: Sejumlah fasilitator nasional SRA saat melakukan pertemuan, belum lama ini.

PRAYA – Sebagai bentuk penerapan Sekolah Ramah Anak (SRA), Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB meminta agar upaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara bersiklus dan bertanggung jawab dilakukan beriringan. Harus dipastikan juga di sekolah tidak ada diskriminasi.
“Setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan,” jelas Sekretaris IGI NTB, Halil Subagiono.
Hal ini termuat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 4 perihal pemberian hak anak. Di mana, setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. “Salah satunya ialah berpartisipasi yang dijabarkan yaitu hak untuk berpendapat dan didengarkan suaranya,” jelas pengajar di MAN 1 Lombok Tengah ini.
Ia mencontohkan, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 ayat 2 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, anak bukan dijadikan objek kesalahan.
“Merundung atau sering melakukan bullying dan kekerasan bukan solusi menyelesaikan masalah. Tentu dimulai dari kasek, guru dan tenaga kependidikan sebagai orang yang ditiru,” ungkapnya.
Saat ini, IGI NTB secara aktif sebagai salah satu fasilitator nasional dalam menerapkan Sekolah Ramah Anak (SRA). Di mana, pihaknya telah diberikan mandat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KKPA).
Sebagai fasilitator Sekolah Ramah Anak (SRA) Nusa Tenggara Barat, pihaknya bertanggung jawab moral untuk menggerakkan dan membangun komitmen agar pihak sekolah dan madrasah yang belum melaunching sekolah atau madrasah ramah anak, masing-masing bisa dimulai dari penerbitan SK tim Sekolah Ramah Anak oleh kepala sekolah/madrasah.
Caranya pihak sekolah atau madrasah membuat SK tim Sekolah Ramah Anak, selanjutnya SK tersebut dikirim ke Dinas P3A Provinsi. Sedangkan bagi SMA/MA/SMK bisa disampaikan ke Dinas Dikbud Provinsi dan juga bisa ke Kanwil Kemenag NTB. Baru kemudian tembusannya ke Kementerian P3A.
Ia berharap, SK ini secepatnya bisa dimiliki dan dilaksanakan agar terwujud Sekolah Ramah Anak (SRA), dan Kabupaten Layak Anak (KLA) menuju Indonesia Layak Anak (Idola) tahun 2030 mendatang.
Di sisi lain, beragam langkah yang ditempuh oleh Direktorat GTK Madrasah dalam mendukung Sekolah Ramah Anak (SRA). Seperti Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), deredikalisasi, wawasan kebangsaan dan moderasi islam dengan sasaran 240 Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), lomba inovasi pengelolaan madrasah dengan sasaran kepala madrasah, hingga workshop pendidikan parenting bagi guru jenjang Raudhatul Athfal (RA). Kemudian workshop pengembangan etika dan karakter bagi guru RA. (fiz/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here