Beranda Pendidikan Dua Guru Ikuti TOT KPK

Dua Guru Ikuti TOT KPK

BERBAGI
IGI NTB FOR RADAR MANDALIKA KOMPAK: Sejumlah pengurus IGI berpose di depan gedung KPK, belum lama ini.

PRAYA – Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dalam penyalahgunaan dana pendidikan, Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK) mempunyai wewenang untuk melaksanakan Pendidikan Antikorupsi. Utamanya pada setiap jenjang pendidikan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 pasal 13 c tentang KPK.
Atas dasar itulah, KPK bekerja sama dengan Ikatan Guru Indonesia (IGI) yang tergabung dalam komunitas Satu Guru Penggerak Integritas (SaGuPegtas) mengundang dua guru dari NTB mengikuti Training of Trainer (TOT) Nasional. Kegiatan berlangsung dari tanggal 9-11 Maret 2018 di ;antai 3, Gedung Anti Corupption Learning Center, KPK Kuningan, Jakarta.
“Alhamdulillah sangat bermanfaat training ini. Peserta sebanyak 31 orang dari seluruh Indonesia,” terang Sekretaris IGI NTB Halil Subagiono yang didampingi pengurus IGI lainnya dari Kota Bima bernama Ida Nurhaida.
Kata Halil, kegiatan ini bertujuan memberdayakan guru atau lembaga pendidikan mengambil bagian dalam upaya menggerakkan sekolah dan madrasah berintegritas. Serta membangun komitmen melakukan gerakan sekolah berintegritas sebagai dasar Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) menuju generasi emas Indonesia 2045.
Selain itu, membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi dan impian jika tidak ada korupsi. Sehingga, masyarakat mau terlibat dalam gerakan anti korupsi sesuai dengan kapasitasnya. “Selaku Penggerak integritas (SaGuPegtas) NTB, kita sudah semestinya benar-benar dapat mengimplementasikan sembilan inisiatif tata kelola sekolah berintegritas,” kata pengajar di MAN 1 Loteng ini.
Yakni, transparansi pengelolaan dana pendidikan, PPDB online, akurasi update Dapodik, pengendalian gratifikasi dan larangan pungutan liar, hingga pengawasan dana pendidikan.
Selain itu, selaku guru penggerak integritas seharusnya tetap dalam kepatuhan terhadap kode etik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), pengelolaan pengaduan masyarakat, rekrutmen, rotasi dan mutasi PTK yang transparan dan akuntabel. Serta adanya implementasi pembelajaran anti korupsi. “Mutasi kadang menimbulkan pertanyaan mendalam, sehingga perlu adanya transparansi dan memegang akuntabilitas tinggi,” imbuhnya.
Ia bersyukur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Loteng menunjukkan kepeduliannya. Yaitu dengan memfasilatasi pengadaan buku teks pelajaran melalui e-katalog. Hal ini merupakan sebuah langkah yang tepat untuk membangun transparansi transaksi jual beli buku dan menghindari praktik jual beli teks pelajaran yang ilegal. “Akses pemesanan buku teks pelajaran e-katalog sangat mudah dan praktis cukup mengakses situs https://ekatalog.lkpp.go.id/backend/buku_kurikulum_2013 . Ini bagian dalam mewujudkan kepedulian agar agen penjualan buku tidak seenak hati menjual buku dengan harga yang tinggi di luar Harga Eceran Tertinggi (HET),” pungkasnya. (fiz/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here