Beranda Ekonomi Tidak Selsai, Dewan Ancam Penjarakan

    Tidak Selsai, Dewan Ancam Penjarakan

    BERBAGI
    ILUSTRASI

     

    MATARAM – Kabar penundaan sisa pembayaran saham 6 persen dari total Rp 408 miliar milik daerah oleh PT Multi Daerah Maju Bersaing (MDB), melalui PT Daerah Maju Bersaing diundur pembayarannya sampai April. Persoalan ini, disorot anggota DPRD NTB. Bahkan pihaknya mengancam akan memenjarakan pihak pihak terkait ketika tidak bisa terselesaikan.

    Fraksi PPP DPRD NTB meminta agar Pemda tegas untuk melakukan penagihan. Ketika ada penundaan pembayaran, pemeritah seharusnya memastikan apa saja yang menjadi jaminan atau kesepakatan apalagi dalam hal ini, masuk dalam ranah bisnis to bisnis.

    “Kalau ada penundaan maka harus ada bunga hitungan bank, jangan ditunda jumlah yang sama akan diterima Pemda,” ujar anggota Fraksi PPP DPRD NTB, Hazmi Hamzar di Mataram, kemarin.

    Hazmi menjelaskan, keuangan itu merupakan uang daerah yang diperuntukkan untuk rakyat. Dimana setiap anggaran daerah dibelanjakan setalah masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga menurutnya hal ini, pemerintah daerah tidak boleh terlena membiarkan hak yang masih saja ditunda tunda.

    “Kecuali uang urusan pribadi ke pribadi, ini uang daerah uang rakyat tidak boleh main main,” tegas anggota komisi II ini.

    Imbasnya dewan masih saja gigit jari tidak bisa mengalokiaskan anggaran untuk pembanguna yang bersumber dari uang pembayaran saham tersebut. Terhap persoalan ini dewan melihat anatara Pemerintah dan PT DMB tidak kompak. Pasalnya jumlah keuangan yang sering disampaikan oleh DMB masih saja ada perbedaan pendapat dengan pernyataan pemda. Ketidakkompakannya itu kata dia perlu dipertanyakan. Hazmi meminta pemerintah agar transparan berapa total yang sudah dibayarkan dan berapa yang sudah masuk ke kas daerah.

    “Jangan ada ke sana di PT DMB dibayar sekian, kata pemerintah beda lagi jumlahnya,” sentilnya.

    Yang menjadi persoalan setelah adanya penundaan ini, Hamzi mempertanyakan siapa yang bisa bertanggungjawab dari janji MDB tersebut. Apakah bisa dipastikan bahwa April nanti bisa terbayar semuanya. Penudaan ini, bukan hanya kali ini saja terjadi. Gubernur NTB, M Zainul Majdi saat itu kata Hazmi, telah berjanji memberi batasan waktu pembayaran sampai 16 Februari. Jika tidak terbayarkan akan melakukan penagihan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN).

    “Tapi buktinya gubernur tersendat keluarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) penagihan melalui JPN, kalau menggunakan JPN harus hasil kesepakatan semua pemegang saham,” tudingnya.

    Hazmi menegaskan, boleh saja penbundaan tetapi harus ada bunga dari jumlah uang tersebut sesuai perhitungan bank. Jangan sampai penundaan terus dilakukan namun pemda akan menerima angka yang sama.

    “Coba kalau 408 miliar itu ditaruh di Bank selama dua bulan berapa bunganya, harus itu jadi patokan,” ujar dia.

    Dalam hal ini, Pemprov diminta agar membuat kejelasan perjanjian yang dilakukan oleh PT DMB bersama PT MDB.

    Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, Johan Rosihan menambahkan, sebetulnya tidak mempersoalkan adanya penundaan pembayaran itu mengingat ketika dibayar sekarang belum tentu langusng ditransfer ke kas daerah melainkan dikelola terlebih dahulu oleh PT DMB hal itu merupakan urusan bisnis to bisnis. Sementara terkait pembahasan anggaran di APBD murni, menurutnya masih sebatas angka asumsi saja. Dalam hal ini, pria yang juga ketua komisi III DPRD itu meminta agar keuangan saham itu bisa masuk menjadi bagian pembahasan APBD perubahan tahun ini. jika tidak pihaknya akan mengacam memenjarakan para pihak yang dinilai bermain.

    “Tapi ingat saya yang akan penjarakan mereka kalau tidak bisa masuk menjadi pembahasn di perubahan,” ancam Johan.

    Diketahui belum lama ini, Asisten II Setda Provinsi NTB, Chairul Maksum menjelaskan berdasadarkan pengakuan pihak MDB, pelunasaan sisa pembayaran saham paling lambat minggu ketiga bulan April ini. CM sapaan akrabnnya menjelaskan alasan penudaan pembayaran saham itu karena belum selesaianya pelepasan saham Multi Capital Bakrei Group di Sumatra. CM menyampaikan, Multicapital Bakrei Group tengah melepaskan salah satu sahamnya yang ada di Sumatra yang mana ditargetkan 2017 kelar seluruh dokumen dan sebagainya. Hasil penjualan saham di Sumatra itu rencanya akan dipakai untuk membayar tonggakan kepada Pemda NTB melalui PT DMB. Untuk tahun ini, sebetulnya per 31 Maret penjualan sahamnya bisa selesai.

    “Per 31 Maret kemarin sebenarnya target pembukuan penjualan saham di Sumatra selesai, tapi diundur minggu ke tiga April terbayar,” kata CM. (cr-jho/r1)

     

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here