Beranda Praya Metro Temukan Permasalahan di Bapenda dan Distanak

Temukan Permasalahan di Bapenda dan Distanak

BERBAGI
ILUSTRASI

PRAYA — Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Tengah kembali melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap progres program kerja SKPD yang menjadi leading sector.
Monev kali ini, menyasar Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah. Dari hasil monev yang dilakukan itu, Komisi II DPRD Lombok Tengah menemukan berbagai permasalahan yang menjadi catatan. Seperti yang ditemukan di Bapenda Lombok Tengah. Dalam hal ini, Komisi II menilai pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Tengah saat ini masih kurang maksimal. “Banyak sumber PAD yang belum dikelola maksimal. Sehingga kebocoran PAD kita mencapai 45 persen,” beber Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah, M Samsul Qomar usai monev di Kantor Bapenda dan Dinas Pertanian Lombok Tengah, siang kemarin.
Dijelaskan, beberapa sumber PAD yang belum dikelola dengan maksimal itu diantaranya, retribusi parkir, pajak hotel dan restoran, rumah makan, dan beberapa los pasar yang saat ini masih banyak digunakan. Seperti restoran dan rumah makan misalnya. Banyak pemilik restoran dan rumah makan yang masih enggan menggunakan nota bil dari Bapenda. Sehingga pihak Bapenda tidak bisa mengkontrol berapa pendapatan dari salah satu restoran. “Jelas sekali ini mengkhawatirkan dan tidak percaya terhadap pendapatannya. Karena memang tidak bisa dikontrol,” tuturnya.
Menurutnya, pihak Bapenda Lombok Tengah sendiri tidak bisa memberikan punishment atau sanksi kepada pengusaha hotel dan restoran yang nakal. Karena dari pemahaman pihak Bapenda, yang melakukan penindakan Perda itu adalah Satpol PP. Dalam hal ini pihaknya mendorong supaya Satpol PP bertindak tegas terhadap pengusaha hotel, restoran, dan rumah makan yang nakal. “Percuma kita punya pengusaha, kalau tidak bisa memberikan PAD bagi Lombok Tengah. Kalau nakal, Pol PP harus segel dan tutup usahanya,” tegasnya.
Dicontohkan, tidak hanya restoran dan hotel di kawasan pariwisata saja yang masih nakal. Lesehan Asri yang ada di tengah kota Praya bahkan berdekatan langsung dengan kantor Bapenda misalnya masih belum bisa menaati aturan. Untuk setiap belanja dibawah Rp 100 ribu itu tidak diberikan nota bil. Travel bahkan tidak ada yang dikenakan tax service. Padahal itu wajib hukumnya secara aturan. “Itu ada aturannya yang diatur dalam undang-undang,” tegasnya.
Sehingga dengan adanya monitoring ini, diharapkan kebocoran PAD Lombok Tengah itu bisa ditangani dengan baik. Mengingat masih banyak sumber PAD bisa dikelola dengan baik.
Sementara itu, monev di Dinas Pertanian dan Peternakan salah satu yang menjadi perhatian Komisi II DPRD Lombok Tengah yakni kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan. Mengingat dinas ini menurut Qomar merupakan dinas yang paliung sexy dengan kasus. Karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Ini yang ingin kami rubah, sehingga image menjadi lebih baik. Dan dinas ini benar-benar bisa menjadi milik petani dan masyarakat,” tuturnya.
Selain itu, DInas Pertanian juga diharapkan mampu memberikan PAD untuk Lombok Tengah. Seperti melalui pengelolaana Rumah Potong Hewan (RPH) serta pengelolaan lainnya. “Dinas Pertanian juga harus bisa menghasilkan PAD. Itu yang kami harapkan,” pungkasnya. (bam/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here