Beranda Praya Metro Penertiban Pocong Lobster Kewenangan Provinsi

Penertiban Pocong Lobster Kewenangan Provinsi

BERBAGI
JAYADI/RADAR MANDALIKA POCONG: Salah satu nelayan warga Desa Kuta, Kecamatan Pujut sedang merakit pocong.

PRAYA—Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Lombok Tengah (Loteng) mengaku belum bisa melakukan penertiban pada alat tangkap pocong, atau alat tangkap bibit lobster milik nelayan di sekitar Selong Belanak hingga Desa Awang, Kecamatan Pujut.
Hal itu disebabkan, karena penertiban merupakan kewenangan dari satgas yang sudah dibentuk oleh pihak Provinsi NTB. Sedangkan tugas dari dinas sendiri hanya melakukan koordinasi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Loteng, M Kamrin menyatakan pihaknya tidak punya wewenang untuk melakukan penertiban terhadap alat penangkap lobster itu. Pasalnya yang harus melakukan penertiban adalah satgas dari provinsi.
“Kami akui masih banyak nelayan menggunakan pocong untuk menangkap lobster di laut. Sesuai dengan data jumlahnya hampir 1000 lebih alat pocong di wilayah selatan milik nelayan,” tegasnya di ruangan kerjanya, kemarin.
Ia mengaku, sebelumnya satgas sudah berencana untuk melakukan penertiban alat tangkap pocong tersebut wilayah selatan itu. Namun karena banyak persoalan dan para nelayan mulai ribut sehingga gagal dilaksanakan. Tapi satgas dalam waktu dekat ini tetap melakukan penindakan terhadap berbagai permasalahan yang menyangkut kawasan laut ini. Hanya saja, sebelum itu dilakukan pihaknya akan berkoordinasi dengan semua pihak termasuk pemerintah desa setempat guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
“Satgas bersama tim dari Pemprov masih fokus bagaimana mengatur strategi agar tidak terjadi permasalahan ketika penertiban berlangsung. Namun kami tidak tahu kapan rencana tersebut akan diaplikasikan di lapangan,” tuturnya.
Ia menjelaskan, intinya pihak provinsi maupun pihaknya di daerah akan memperketat pengawasan aktivitas penangkapan udang lobster oleh masyarakat ataupun nelayan, di sepanjang perairan pesisir selatan daerah tersebut. Alasannya, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015, penangkapan dan perdagangan lobster maupun kepiting yang sedang bertelur akan menyebabkan populasi kedua jenis ikan tangkap tersebut menyusut, bahkan punah.
“Boleh saja ditangkap jika tujuannya untuk dibudidayakan. Tapi kalau diperjualbelikan jangan, kecuali yang memang sudah dewasa dengan ukuran tertentu,” ucapnya.
Menurut, Kamrin lobster yang boleh ditangkap nelayan dan dientaskan dari pesisir laut haruslah berbobot minimal dua ons, serta panjang minimal delapan centimeter. Kurang dari itu, nelayan yang kedapatan menangkap dan memperjualbelikan secara ilegal akan ditangkap dan kasusnya diserahkan ke pihak berwajib untuk proses hukum lebih lanjut. “Makanya saya harapkan terhadap semua nelayan agar tidak menangkap lobster ini. Karena bisa tersangkut hukum,” ungkapnya.
Selain itu, agar nelayan tidak menangkap lobster itu lagi, pihaknya sudah memberikan berbagai kompensasi terhadap para nelayan tersebut. Mulai dengan memberikan kapal hingga memberikan usaha budidaya. “Tapi masih saja ada yang melakukan penangkapan lobster. Hal ini terbukti jika kita melihat belakangan ini banyak yang ditangkap oleh petugas karena kasus lobster,” cetusnya.
Sementara itu, salah satu nelayan warga Desa Kuta Kecamatan Pujut, Suyat 55 tahun menyatakan, ia menjalani profesi nelayan udang lobster baru beberapa bulan. Semua itu dilakukan bukan karena ia memang terpaksa guna memenuhi kebutuhan sehari-hari berumah tangga, meski ia tahu kalau penangkapan benih sudah dilarang.
Apalagi sekarang ia harus membiayai dua anaknya yang masih sekolah, sehingga mau tidak mau setiap harinya ia harus tetap menangkap lobster tersebut untuk mereka jual guna menghasilkan uang.
“Kami menggunakan pocong untuk menangkap loster ini,” jelasnya.
Ia menyatakan, untuk penghasilan yang mereka dapatkan tidak menentu. Kalau sedang mujur mereka kadang mendapat hasil sampai berkilo-kilogram, kadang merka juga tidak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali. Udang lobster hasil tangkapan mereka jual ke pengepul dengan kisaran harga Rp 340-350 ribu perkilogram.
Sehingga, penghasilan yang mereka dapatkan bisa mencapai Rp 2 juta bahkan hingga Rp 3 juta. Untuk pengepul ia mengaku tidak mengetahui nama, yang jelas mereka datang untuk membeli ke pihak warga yang sebagai nelayan disini.
Sejauh ini, lanjut dia, kalaupun ada larangan perburuan benih dan anak lobster sering terjadi di sekitar pantai selatan karena beberapa nelayan memang memenuhi kebutuhan dari lobster ini. Selain itu harga jualnya di pasar sangat tinggi. Meskipun alat tangkap yang digunakan ramah lingkungan.
“Rata-rata nelayan bisa menangkap puluhan hingga ratusan benih lobster setiap hari, namun sebagian nelayan yang sadar akan kelestarian ekosistem laut tidak akan berburu udang lobster yang masih kecil itu karena dapat memicu potensi konflik nelayan juga,” jelasnya.
Ditambahkan, permintaannya hanya satu pihaknya hanya sebagai nelayan yang membutuhkan kehidupan yang memang sangat layak. Makanya pihaknya sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah. Jika memang pihaknya tidak boleh lagi menangkap benih lobster sesuai dengan aturan mereka keluarkan. (jay/r04)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here