Beranda Politik KPU Tetapkan DPS

KPU Tetapkan DPS

BERBAGI
Ist/RADAR MANDALIKA RAPAT PLENO: Rapat Pleno KPU NTB yang digelar di salah satu hotel di Mataram dan menetapkan DPS.

MATARAM– Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB akhirnya menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 sebanyak 3.545.106 pemilih, terdiri dari 1.742.829 pemilih Laki-Laki dan 1.802.277 pemilih perempuan yang tersebar di 116 kecamatan, 1.137 desa/kelurahan dan 8.336 TPS.
Penetapan DPS dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka, Jumat (16/3) dipimpin oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTB yang dihadiri Peserta yakni Ketua dan Anggota KPU Kab/Kota se NTB, Kasubbag Program dan Data serta Operator Sidalih, penghubung pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Bawaslu Provinsi NTB, Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB.
Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori mengatakan, KPU NTB melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018.
Selain itu juga, KPU NTB melakukan rekapitulasi dan menetepakan Daftar Pemilih Potensial Non KTP-Elektronik yang tertuang dalam formulir Model A.C.4-KWK, dimana pemilih tersebut ditemukan oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) saat Coklit tanggal 20 Januari sampai dengan 18 Februari yang lalu, namun belum atau tidak memiliki KTP Elektronik.
“Di dalam Undang-Undang, persyaratan warga negara untuk terdaftar menjadi wajib pemilih harus memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa pemilih tersebut telah melakukan perekaman e-KTP,” ujarnya.
Ia menuturkan daftar pemilih potensial Non KTP-Elektronik yang ditetapkan KPU Provinsi NTB sejumlah 319.530 pemilih dengan rincian 159.398 pemilih laki-Laki dan 160.132 pemilih perempuan.
Aksar menjelaskan bahwa DPS tidak mencul begitu saja. Jumlah DPS ini telah terakumulasi secara keseluruhan dimulai dari data DP4 yang disinkronisasi dengan DPT pemilu terakhir.
“Hasil sinkronisasi tersebut selanjutnya dibagi atau digrouping oleh KPU Kab/Kota menjadi Daftar Pemilih per TPS. Daftar Pemilih Per TPS yang tertuang dalam Formulir Model A-KWK inilah yang dipakai oleh PPDP untuk Mencoklit,” jelasnya.
Kemudian hasil coklit ini bermacam-macam, ada pemilih yang dicoret karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai wajib pilih dengan beberapa kategori diantaranya pemilih yang telah meninggal dunia, ganda, dibawah umur, pindah domisili, tidak dikenal, TNI/Polri, hilang ingatan, hak pilih dicabut, dan bukan penduduk NTB.
Namun ada juga pemilih yang tidak terdaftar dalam Model A-KWK, namun ditemukan di lapangan oleh PPDP. Pemilih-pemilih tersebut dicatat dalam formulir Model AA.KWK sebagai pemilih baru.
“Jadi DPS ini didapatkan dari dicoretnya pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kemudian ditambah dengan pemilih baru,” pungkasnya.(cr-can/r04)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here