Beranda Headline Tanpa Identitas, Hak Pilih Bisa Hilang

Tanpa Identitas, Hak Pilih Bisa Hilang

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA PLENO: KPU Lotim bersama sejumlah pihak terkait lainnya, saat menggelar rapat pleno dan penetapan DPHP menjadi DPS, kemarin.

KPU Lotim Tetapkan DPS

LOTIM – Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) diplenokan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur. Hasil rekapitulasi DPHP ini, langsung ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Pleno dan penetapan DPS tidak saja melibatkan PPK, dan Panwas, tetapi juga melibatkan tim penghubung masing-masing Pasangan Calon (Paslon), kemarin.
Ketua KPU Lotim, Muh Saleh, mengatakan, KPU menurunkan form A1KWK atau DPHP untuk dilakukan pencoklitan sebanyak 929 ribu lebih. Hasilnya setelah dilakukan rekapitulasi DPHP, dari angka tersebut setelah dilakukan pemutakhiran, menjadi 866.173 orang. Artinya setelah dilakukan pemutakhiran, terjadi penurunan dari jumlah yang diturunkan KPU hingga 63 ribu orang lebih dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
“Faktor terjadi penurunan ini sangat banyak, salah satunya data ganda, dan sebagainya,” kata Saleh.
Dari angka itu, lanjut Saleh, jumlah pemilih yang masuk dalam form AC atau pemilih potensial non KTP elektronik alias belum melakukan perekaman tapi memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KK mencapai 137.526 orang, tersebar di 254 desa dan kelurahan.
Selain itu, KPU juga mendata masyarakat yang masuk dalam form AX. Form AX adalah masyarakat yang belum sama sekali memiliki identitas. “Mereka yang masuk dalam form AC dan AX ini, akan kita koordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Sehingga hak pilih mereka tidak hilang,” terangnya.
Pengumuman DPS ini dilakukan di atas tanggal 25 Maret. Jika setelah pengumuman DPS, kemudian ada yang belum masuk namanya sebagai pemilih, maka KPU akan menambahkannya pada Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP). “Kalau sekadar salah nama, dan tanggal lahir, tinggal dilakukan perbaikan saja,” ujar Saleh.
Pada kesempatan itu, Ketua Panwaslu Lotim Retno Sirnopati meminta hasil pleno dan penetapan DPS ini, bisa diserahkan pada Panwaslu, untuk dilakukan penelitian lebih mendalam. “Beberapa kecamatan yang memiliki perubahan angka data, kami minta juga agar dikoordinasikan dengan Panwascam, agar Panwascam juga mengetahui perubahan tersebut,” tutup Retno. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here