Beranda Politik Pilkades Diundur, Ini Tanggapan Jalaludin

Pilkades Diundur, Ini Tanggapan Jalaludin

BERBAGI
BAMBANG/RADAR MANDALIKA JALALUDIN

LOTENG—Beredar kabar jika pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Lombok Tengah bakal diundur. Isu ini beredar luas di tengah masyarakat, bahkan beberapa bakal calon kepala desa sudah mengetahui informasi tersebut.
Kabarnya, pengunduran Pilkades di Lombok Tengah dikarenakan berbenturan dengan tahapan Pilkada dan Pilpres 2019. Sehingga Pilkades dikabarkan akan ditunda hingga 2019 mendatang.
Namun isu dibantah keras Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Tengah, Jalaludin. Menurutnya, hal tersebut tidak mungkin terjadi. Sebab anggaran pelaksanaan Pilkades sudah dikucurkan. Begitu pula dengan tahapan dan prosedur pelaksanaan yang sudah diatur. “Mustahil bisa ditunda. Yang jelas kita akan berusaha maksimal,” tegasnya.
Sementara itu, Pilkades serentak 96 desa di Lombok Tengah masih dihadapkan sejumlah kendala. Diantaranya belum rampungnya Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur persyaratan calon kepala desa. Belum lagi persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih belum jelas dan masih banyak lagi persoalan lainnya. Di sisi lain, waktu persiapan Pilkades sangat mepet.
Jalaludin dalam hal ini membenarkan adanya beberapa persoalan pada tahapan Pilkades tersebut. Hanya saja, kendala yang terjadi saat in lebih dikarenakan kehati hatiannya dalam mengambil kebijakan. Lambannya penyusunan Perbup misalnya, disebabkan banyaknya berbagai persoalan yang akan diatur di dalamnya. Salah satu yang cukup krusial adalah mengenai penyertaan materai dalam sarat dukungan. “Agar tidak menjadi persolan dikemudian hari, kami harus mendengar aspirasi dan mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada,” ungkapnya.
Sedangkan mengenai DPT, masih menunggu data KPU. Tapi yang jelas, penetapan DPT harus dilakukan paling lambat bulan Juni. Sebab jumlah DPT akan menjadi acuan dalam tender pengadaan pencetakan surat suara. Dimana asumsi pengadaan surat suara berdasarkan jumlah DPT di 96 desa ditambah 3 persen untuk cadangan serta ada 1.046 TPS. Itu sudah diatur dalam Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang Pilkades. “Jumlahnya belum final karena akan disandingkan dengan DPT di KPU,” ungkapnya.
Selain itu, tender pengadaan surat suara tidak bisa dilakukan sebelum adanya penetapan calon kepala desa. Hal itu kemudian yang menjadi salah satu pertimbangan. Sehingga tahapan penetapan calon akan dipercepat. Penetapan calon paling lambat dilakukan September. “Kertas suara kan ditender, jadi harus segera ditentukan calonnya,” ujarnya.
Sedangkan jumlah calon akan ditentukan dari dukungan 12 persen. Maksimal lima calon, namun jika lebih dari lima akan ada seleksi tambahan, yakni seleksi akademis. “Sepertinya dengan batas dukungan 12 persen, akan sangat sulit jika calon melebih lima,” tuturnya.
Sebelum tahapan Pilkades, terlebih dahulu akan dilakukan pemilihan BPD. Dimana saat ini ada 106 desa yang jabatan BPD berakhir pada Agustus mendatang. Oleh karena itu tim DPMD akan melaksanakan tugas untuk bergerak mengisi BPD. Karena sudah menjadi keharusan. “Setelah penetapan BPD, tahapan Pilkades akan langsung disosialisasikan dan lainnya. Karena harus cepat, waktu juga sudah mepet,” pungkasnya. (bam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here