Beranda Mataram Kinerja Ombudsman Terkendala Anggaran

Kinerja Ombudsman Terkendala Anggaran

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Amzulian Rifai

MATARAM – Kinerja dalam pengawasan pelayanan publik hingga kabupaten/kota diakui pihak Ombudsman masih lemah. Hal itu disebabakan minimnya anggaran yang dialokasiakan dari APBN. Minimnya penganggaran itu, menjadi problem yang tidak hanya dialami  Ombudsman RI perwakilan NTB saja, tetapi persoalan tersebut merata di seluruh Indonesia.

“Kami oleh Komisi II DPR RI diminta masuk keseluruh kabupaten/kota, tapi provinsi aja belum bisa diawasi secara ideal,” ungkap Kepala Ombudsman RI, Amzulian Rifai di Mataram, kemarin.

Baik buruknya pelayanan publik, kata Amzulian sebetulnya tidak hanya menjadi tugas Ombudsman sendiri, melaikan tugas bahkan kewajiban dari pemerintah daerah itu sendiri. Untuk mengatasan kebobrokan pelayanan publik dibutuhkan sistem yang baik. Mendapatkan pelayanan yang baik, merupakan hak yang harus dipenuhi pemerintah. Sistem yang baik akan mendatangkan para pengusaha yang pada akhirnya bisa meninggikan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD).

“Pelayanan publik yang baik adalah kepentingan Ombsuman juga. Ombudsman lembaga yang dibentuk pemerintah sesuai dengan UU nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman,” jelasnya.

Saat ini, yang harus dilakukan, kata dia semua pihak bisa menyebarkan virus kesadaran. Untuk mengasawai baik buruknya pelayana publik, menurutnya tidak saja menjadi tugas Ombudsman semata. Dengan pola kerja semua pihak dan didukung dengan sistem yang baik tentu akan bisa mengurangi tingkat korupsi.

“Untuk itu bagaimana kita menyebarkan virus-virus kesadaran kita semua,” cetusnya.

Salah satu kelebihan dari Ombudsman dalam melakukan penilaian kinerja pelayanan pemerintah, selain melakukan bimbingan tetapi juga membocorkan terlebih dahulu apa saja yang akan dinilainya. Dengan pola tersebut diharapakan sistem pemerintah yang awalnya tidak bagus menjadi ada peningkatan menuju sistem yang lebih baik.

“Ini pola yang kita belakukan di seluruh Indoensia,” urainya.

Lemahnya penganggaran Ombusman sebelumnya dikeluhkan,  Kepala Ombusman RI perwakilan NTB, Adhar Hakim belum lama ini. Adhar  menyampikan Ombusman saat ini belum menjadi satuan kerja (Satker) di daerah. Sehingga hal tersebut berdampak pada alokasi dan mekanisme anggaran tahunan. Anggan Ombusman daerah, tidak dianggarkan tahunan, tetapi bertahap sesuai dengan kebutuhan kerja di daerah.

“Ini memang menjadi kendala,” keluh Adhar. (cr-jho/r1)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here