Beranda Headline Pembangunan Gunakan Pendekatan Potensi Daerah

Pembangunan Gunakan Pendekatan Potensi Daerah

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADRA MANDALIKA ARAHAN : PJS Bupati Lotim saat memberikan arahan dalam Musrenbang RKPD, di gedung Dharma Wanita Selong, kemarin.

LOTIM – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur, menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019. Dalam Musrenbang RKPD ini, ditekankan pembangunan menggunakan pendekatan potensi daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Ahmad Dewanto Hadi mengatakan, sejumlah program direncanakan tahun anggaran 2019. Baik program urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar dan urusan pilihan. Maupun urusan penunjang dengan jumlah sebanyak 230 program. Program-program itu, sudah dipilah menjadi tiga katagor. Yakni 61 program lingkup ekonomi, 60 program lingkup bidang fisik dan sarana prasarana serta 119 program lingkup sosial dan budaya.
“Sumber pendanaan melalui APBN direncanakan sebesar Rp 17,4 miliar, APBD Provinsi sebesar Rp 23,2 miliar, dan APBD Kabupaten sebesar Rp 754 miliar,” jelasnya.
Selain sumber penganggaran diusulkan, berdasarkan beberapa dokumen naskah penerusan pada daerah dan informasi diperoleh dari pusat. Lotim akan memperoleh pengalokasian anggaran untuk program perbaikan irigasi dit ingkat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), yang didanai oleh Asian Depelovement Bank sebesar Rp 51 miliar selama 5 tahun kedepan. Termasuk juga pinjaman pusat dari Islam Depelovement Bank yang dialokasikan selama 5 tahun mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2024 dengan leading sektor Dinas Pertanian, dengan rencana alokasi anggaran Rp 163,4 miliar pada areal seluas 1.640 hektare.
“Hasil Musrenbang RKPD ini, dapat menjadi rancangan RKPD 2019, sesuai dengan yang diharapkan bersama,” katanya.
Penjabat Sementara (PJS) Bupati Lotim H Ahsanul Khalik mengatakan, selama ini ada anggapan masyarakat bahwa perencanaan Musrenbang hanya formalitas semata. Kalau Musrenbang dengan pendekatan potensi daerah, semua OPD diharapkan mensinkronisasikan dengan hasil Musrenbang ditingkat desa, kecamatan dan Musrenbang perempuan. “Kita harus menggunakan pendekatan berdasarkan potensi daerah,” tegasnya.
Lanjut Khalik, ada enam kecamatan dengan 34 desa di wilayah pesisir. Memiliki potensi perikanan, kelautan dan pariwisata yang dinilainya luar biasa. Kalau itu dikembangkan dalam konsep perencanaan potensi, maka semua OPD memiliki peran dis ana. Tidak saja pariwisata dan kelautan. Tetapi bisa mengembangkan konsep minapolitan, konsep pengembangan pariwisata, perikanan di enam kecamatan.
Jika itu dibahas dalam Musrenbang ini, sambungnya, maka pencapaian indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD bisa lebih cepat dipenuhi. Bayangkan saja, perikanan di Lotim mencapai 14 ribu sampai 15 ribu ton per tahun. Tapi tidak dikelola baik, lantaran tidak ada konsep jelas dalam pelaksanaan program oleh Pemda. Begitu juga rumput laut, bisa sampai 150 ribu ton, tapi pengelolaan juga tidak jelas. Perusahaan daerah yang dipercayakan, juga tidak jalan baik. Demikian juga di wilayah utara, harus melalui pendekatan potensi yang ada.
“Infrastruktur yang dibutuhkan selama ini tidak pernah dengan baik dirancang, kemudian dilaksanakan untuk kepentingan menunjang pariwisata. Kesempatan Musrenbang ini, diharapkan semua itu digali untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat,” pintanya.
Terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Khalik meminta agar tidak lagi membuat atau membuka jalan pada lokasi yang sesungguhnya masyarakat belum membutuhkannya. Bahkan dihotmix begitu bagus, seperti jalan di Sordang Korleko. “Jalan Sordang Korleko itu, dibuat berkelok-kelok seperti ular. Saya hitung lebih dari 50 kelok-keloknya. Untuk apa bangun jalan seperti itu, yang pemanfaatannya belum banyak. Kenapa tidak prioritaskan jalan pariwisata,” tegasnya.
Selain menggunakan pendekatan potensi daerah, juga potensi masalah. Satu contoh masalah kemiskinan yang saat ini dalam posisi 18,4 persen, masalah pernikahan anak bawah umur, masalah ekonomi masyarakat dan masalah lainnya. “Saya harap, semua kepala OPD aktif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah provinsi (Pemprov), juga pemerintah pusat. Supaya pelaksanaan pembangunan di Lotim berjalan dengan baik,” harapnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Lotim, H Daeng Paelori saat menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Lotim. Ia mengungkapkan, sistem pembangunan nasional saat ini berbeda dengan pembangunan nasional dan sistem pembangunan daerah sebelumnya. Sekarang namanya RPJMD untuk menuangkan visi dan misi, sedangkan sebelumnya tidak boleh keluar dari Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Logika visi dan misi, kerap menjadi tidak nyambung antara Bupati satu dengan lainnya. Akibatnya, program rakyat tidak jalan. Berbeda dengan saat GBHN, terintegrasi sampai tingkat desa. “Jeleknya lagi sistem visi dan misi ini, sering membuat monumental pada dirinya di dalam hal pembangunan. Saling klaim jalan ini dibangun bupati A, dan lainnya. Namun manfaatnya tidak untuk masyarakat,” ujarnya.
Lanjutnya melihat komponen belanja daerah, 54,41 persen belanja daerah tahun 2017 untuk belanja pegawai. Karena memang pegawai terlalu besar, dibandingkan daerah lain. Sedangkan belanja barang dan jasa, serta bealanja modal hanya 34,40 persen. Sementara pada sisi PAD, kontribusi PAD hanya 10,90 persen dari total pendapatan daerah.
“Kondisi ini perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan PAD, dan meningkatkan belanja barang, jasa serta modal. Dan bagaimana melakukan efektivitas belanja daerah,” pungkasnya. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here