Beranda Headline Pansus “Serang” Pemprov dan BWS

Pansus “Serang” Pemprov dan BWS

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA ALOT: Kepala BWS NT I, Asdin (tiga dari kanan) saat memaparkan pembangunan Dam Mujur di ruang Komisi IV DPRD NTB yang dihadiri Pansus percepatan Dam Mujur, kemarin.

MATARAM – Panitia khusus (Pansus) percepatan pembangunan Dam Mujur DPRD Lombok Tengah memiliki temua berbeda soal pembangunan Dam Mujur, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah. Dimana, pihak BWS menyebutkan jika pembangunan dihambat karena banyak warga yang belum mau lahannya dibebaskan untuk pembangunan Dam Mujur.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Mataram, anggota Pansus percepatan pembangunan Dam Mujur, HM Supli langsung “menyerang” balik pihak Pemprov dan BWS  dengan statemen yang menyudutkan mereka (Pemprov dan BWS, Red).

Politisi PKS ini menegaskan, sejarah rencana pembangunan DAM Mujur sejak 1969 silam. Jika melihat kondisi saat ini, sesunghuhnya sejarah mencerminkan pemerintah acuh terhadap pembangunan Dam Mujur. Pemerintah provinsi tidak kerja. Pihaknya juga mempertanyakan keinginan pemerintah provinsi yang terlihat tidak serius membangun. Buktinya, jalan hotmix dibangun sepanjang 4 kilometer. Berikutnya terjadi pemekaran desa di Desa Kelebuh, Kecamatan Praya Tengah oleh pemerintah. Dua fakta di lapangan itu membuat pemerintah tidak mau membangun DAM Mujur.

Dalam hal ini, Supli menyebutkan jika pemerintah harus memberikan penjelasan terhadap dua hal tersebut yang bisa mengganggu adanya rencana pembanguan DAM.

“Untuk itu saya berharap Pemprov dan BWS duduk bersama mencarikan titik temu masalah ini. Kami hampir setiap hari didemo masyarakat. Ini bentuk mereka setuju ada Dam Mujur,” ungkap Supli dalam pertemuan.

Sementara itu, Ketua Pansus percepatan pembangunan Dam Mujur, Suhaimi menjelaskan tidak ada catatan bahwa warga menolak separti yang disampaiakan Kepala BWS, Asdin. Sesuai hasil kunjungan warga ke BWS beberapa hari yang lalu, mereka datang meminta kepastian serta dukungan kuat agar DAM Mujur itu bisa dibangun dengan cepat oleh BWS.

“Sesuai janji BWS sebelum Juni 2018 mereka memastikan hasil komunikasi pembangunan,” kata Suhaimi.

“Jadi tidak ada kata-kata tidak sepakat. Catatan BWS saat menerima masyarakat tidak ada yang tidak sepakat,” tegas Suhaimi.

Suhaimi mencotohkan bagaimana pembangunan Poltekpar yang mana tidak ada istilah LARAP dan juga Amdal. Bahkan ketika pemerintah provinsi serius membangun semuanya bisa berjalan meski pemilik lahan menang di tingkat banding.

“Ini sebagai contoh saja, kalau pemerintah serius membangun semuanya bisa selesai,” yakin politisi PDIP itu.

Dari diskusi yang berjalan alot itu, anggota Komisi IV DPRD NTB, Ruslan Turmuzi angkat bicara dan tidak membenarkan penyampaian dari pemerintah. Ruslan menyebutkan, eksekutif  tidak perlu membalikkan fakta. Jika alasan karena belum dilakukan LARAS, LARAS tidak mungkin selesai sampai 10 tahun. Ruslan membongkar fakta bahwa Dam Mujur tidak masuk ke dalam matrik skala prioritas pembangunan ketahanan pangan nasional yang dibahas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Ruslan mengaku, maslalah teknis pembangunan nomor kesekian. Yang menjadi persoalan dan tugas bersama bagaiman secara politik mendorong agar masuk dalam matrik pembhasan Bappenas. Rulsan mencontohkan, antara Dam Meninting dan Dam Bringin Sile yang secara politik Bringin Sile lebih didahulukan. Contoh lainnya, kata dia berbagai pembangunan rel kereta api dimana mana bisa dilakukan meski tidak masuk dalam matrik.

“Dam Mujur tidak masuk matrik pembahasn. Bagaiaman mau bangun kalau di RPJM aja tidak ada,” jelasnya.

Dalam hal ini, sebagai solusi menurutnya harus kerja bersama, Bapeda, BWS dan tim pansus bisa bekerja bersama mendorong secara kepentingan politik, mencantolkan Dam Mujur menjadi Matrik pembangunan ketahan pangan dalam bentuk sarana prasana.

“BWS tugasnya kalau sudah diketok di APBN baru bekerja,” kata Ruslan.

Sementara, di awal penyampaian Kepala BWS Asdin menjelaskan, pembangunan Dam Mujur sulit untuk bisa terwujud pemerintah, hal tersebut disebabkan 60 persen lahan lokasi pembangunan belum dibebaskan. Asdin mengatakan, secara teknis kesiapan BWS sudah mencapai 90 persen, hanya saja yang menjadi persolan warga disebutnya masih belum mau dilakukan pembebasan lahan. Sehingga untuk dijadikan sebagai salah satu prioritas pembangunan melalui anggaran APBN masih sulit terjadi.
“Bagaimana mau membangun kalau masyarakat belum mau melepaskan lahan,” ujar Asdin di ruang kerja Komisi IV DPRD NTB, kemarin.

Terhadap persolan ini, kata dia seharusnya pemerintah daerah Lombok Tengah bisa membuat kondusif warga setempat terutama warga yang berada di sekitar lokasi pembangunan Dam. Tidak hanya itu, kata Asdin pemerintah provinsi juga berharap agar pemkab loteng bisa juga melakukan Land Acquition Resettler’nent Action Plan (LARAP) dan membuat apraisal, perbandingan harga lahan yang akan dibebaskan.

Berdasarkan fakta yang BWS temukan di lapangan, masih ada 30 persen saja warga yang sanggup lahannya dibebaskan, sisanya masih belum kondusif sama sekali.  Untuk itu, Asdin memastikan pihaknya masih bisa melakukan pembanguna Dam mujur selama masih diera TGB-Amin saat ini. Atau meski kepemimpinan berubah, tetapi dirinya masih dipercaya menjadi kepala balai.

“Asal syaratnya tuntas dulu di bawah,” tegas dia.

Pembangunan Dam mujur, lanjutnya oleh pihak Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Menteri PU PR sangat menerima baik rencana pembanguan Dam mujur tersebut, hanya saja selama ini yang menjadi masalah di bawah yaitu belum seratus persen warga mau dibebaskan lahannya. Namun selama masih ada gejolak sosial tentu hal itu bisa dilakukan.
Asdin mencontohkan, Dam Beringin Sila di Kecamatan Utan, Sumbawa awalnya persoalannya sama yaitu masalah pembebasan lahan, namun warga dengan senang hati menerima sehingga tahun ini sudah bisa mulai dikerjakan. April nanti kata dia, sudah dilakukan tendering sehingga diperkiran Juli tahun ini sudah mulai dilakukan peletakan batu pertama.
“Sekarang kalau diminta untuk mengusulakan Dam Mujur dan diterima oleh pusat, tetapi ditau ada masalah sosial yang belum bisa selesai apa saya nggak dipecat nantinya,” ungkap Asdin.
Di tempat yang sama, Asisten III Setda NTB, Chairul Maksum menjelasakan secara teknis kesiapan pembangunan Dam Mujur dan diklaim sudah tuntas. Dam Mujur, kata dia salah satu dari empat Dam yang diusulakan NTB menjadi skala prioritas. Tiga Dam lainnya yaitu, Dam Meninting, Beringin Sile Sumbaw dan di kawasan Labangka, Sumbawa. Hanya saja, ada instruksi dari pusat bahwa pengerjaan Dam yang tengah berjalan itu harus bisa diselesaikan hingga 2019.

“Kami suarakan karena bendungan ini masuk di pembanguna  prioritas,” ujarnya.
CM sapaan akrabnya mengatakan, jika dilihat dari potensial pembangunanya baru bisa dilaksanakan di tahun 2022. Artinya, dari satu hingga tahun kedepan segala masalah bisa dituntaskan. Dalam hal ini, Pemprov akan masuk melalui sektor lainnya yaitu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. KEK menjadi salah satu jalur masuk berbagai pembangunan yang mungkin bisa menggantikan rencana pembanguan Dam Mujur.

“Kami masuk lewat KEK dan kita tembuskan ke Kementerian Dirjen SDA dan Bina Marga,” katanya.(cr-jho/r1)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here