Beranda Lombok Barat LCC Hadapi Masalah Baru

LCC Hadapi Masalah Baru

BERBAGI

LOBAR—Persoalan lahan LCC ternyata masih belum tuntas. Setelah sebelumnya kalangan dewan yang mempertanyakan kejelasan keberadaan sertifikat lahan yang menjadi aset Pemda, kini lahan sekitar 8,4 hektare itu dapat kembali menimbulkan masalah dari sisi tata ruang RTRW yang rawan bermasalah hukum. Pasalnya sejak awal dibangun LCC di lahan itu diduga tidak sesuai dengan mengacu peruntukan tata ruang.

“Rawan bermasalah hukum di kemudian hari jika tidak segera dilakukan revisi,” ujar Anggota REI NTB, L Anas Amrullah.

Menurut Anas Pemda harus berpikir cepat terkait tata ruang terutama di LCC tersebut. Sebab jika dibiarkan di kemudian hari dapat menimbulkan masalah, baik dari pemberian izin maupun penerimaan izinnya nantinya.

“Namun revisi tata ruang ini bukan berarti melegalkan sesuatu yang sudah salah di LCC tersebut, tapi merencanakan jauh ke depan untuk mengakomodir pembangunan di Lobar,” terangnya.

Selain itu juga harus ada komitmen dari pihak eksekutif dan legislatif untuk tidak mempertentangkan terkait untuk rugi aset yang terbengkalai di LCC.  Namun aset yang sudah terpakai itu, ke depannya dapat dimanfaatkan.

“Ini kesempatan Pemda melakukan revisi RTRW. Kalau tidak salah Lobar tahun depan, sebab revisi RTRW setiap lima tahun sekali,” pungkasnya.

Sementara itu terkait dengan permasalahan lahan LCC tersebut, menurut Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar, HL Saswadi memang harus segera disikapi. Sebab apabila jika dibiarkan berlarut-larut hanya akan menimbulkan saling menyalahkan.

Di samping itu juga pengambagunan LCC itu atas kajian bersama, baik eksekutif maupun legislatif. Termasuk juga penyerahan aset kepada perusahan daerah PT Tripat atas persetujuan dari DPRD.

“Harus dikaji disikapi segera. Seharusnya banyak (pemasukan) yang Pemda peroleh namun jadi sedikit, ini harus masuk tagihan,” tegasnya.

Lantas bagaimana dengan rencana dewan mengunakan hak interpelasi? Menurut Saswadi tidak perlu hingga memakai hal itu apalagi membentuk Pansus yang akan memerlukan anggaran lagi.

“Cukup dewan memanggil eksekutif untuk bahas kesepakan yang dulu, kalau koleps terus apa langkah untuk pemanfataan lahan tersebut,” pungkasnya.

Kalangan dewan sendiri mengaku ketika menyetujui menyangkut lahan LCC itu, bahwa aset itu hanya diberikan untuk penyertaan modal PT Tripat.

Kendati lahan yang diserahkan untuk penyertaan modal itu mencapai sekitar 8,4 hektare. Namun untuk kerjasama pengunaan lahan antara PT Tripat dengan PT Bliss itu tidak semuanya lahan.

“Karena menurut info itu masih ada sengketa hukum,” Singkatnya. (cr-win)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here