Beranda Mataram Disemprot Dewan, Faozal Ogah Tanggapi

Disemprot Dewan, Faozal Ogah Tanggapi

BERBAGI
DIKI WAHYUDI/RADAR MANDALIKA EVENT TAHUNAN: Warga saat hendak pulang setelah menangkap nyale di Pantai Seger, Kuta, beberapa waktu lalu.

MATARAM – Kinerja pihak Dinas Pariwisata NTB kembali disorot anggota DPRD NTB. Kali ini, Sekretaris Komisi II DPRD NTB, Yek Agil menyemprot kinerjanya soal peran dalam menjaga keamanan wilayah wisata. Lebih khusus di Gumi Tastura.

Kata Yek Agil, kondisi keamanan wilayah pariwisata cukup menjadi sorotan banyak pihak. Mereka mempertanyakan komiten pemerintah dalam mengelola serta menjaga keamanan kawasan wisata. Belum lama ini, berbagai peristiwa cukup mencoreng dunia pariwisata, mulai dari kasus pembagalan korban seorang bule asal Jerman. Kejadian naas lainnya, saat even bau nyale juga terjadi kasus pembacokan yang menyebabkan salah seorang warga tewas.

“Masalah investasi juga, pihak D’max Hotel merasa sesak nafas, mau tutup dia katanya merasa tidak aman. Diintimidasi pihak luar, ini menjadi atensi pemerintah seharusnya,” sentil politisi PKS ini di Mataram, kemarin.

Terhadap persolan itu, Komisi II DPRD NTB meminta Dispar Provinsi tidak lepas tangan. Meski provinsi hanya bertugas melakukan promosi, tetapi ketika menyangkut urusan wisata pemprov harus bisa duduk bersama mencarikan solusinya.

“Harus koordinasi selesaikan masalah ini,” tegas Yek Agil.

Pihaknya tidak bisa membayangkan ketika ada pihak luar berinvestasi namun terganjal akibat keamanan, tentu akan berdampak kepada keinginan melakukan kegiatan investasi di bidang lainnya. Jika satu hotel itu lantaran tidak dijamin keamanannya dalam berinvestasi, ini akan menjadi citra buruk bagi daerah.

Komisi II yang membidangi  pariwisata mempertanyakam keseriusan pemerintah untuk menjaga kemananan kawasan wisata. Selama ini, kata dia citra investasi di NTB sudah baik, jangan hanya karena D’max Hotel mau tutup, akan lebih memperkeruh kondisi investasi daerah.

”D’max tutup, kenapa tutup karena ada intimidasi, kenapa bisa diintimidasi ternyata pemerintah tidak bisa back up orang yang berinvestasi di Loteng, kenapa tidak bisa memback up karena keamanan, lalu muncul investasi NTB tidak aman,” sebutnya.

“Pihak kemanan juga punya peran penting mengatasi persolan ini, ini bukan masalah sepele,” tambah dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu M Faozal oga menanggapinya. Masalah pariwisata menurut dia, bisa diklarifikasi di Pemkab setempat.

“Coba diklarifikasi ke Kadispar Loteng,” ujarnya.

Saat ditanya apakah tidak akan berdampak ke pariwisata NTB. Faozal hanya mengatakan, agar mengecek kejadian itu di Pemkab Loteng.

“Sebaiknya tanya dulu ke Loteng,” singkat dia. (cr-jho/r1)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here